Membongkar Mal Administrasi ULP – LPSE Pemkab Sidoarjo, Ganti Kabag Pengadaan Barang dan Jasa

Karena ketelodoaran ULP ini akhirnya pembangunan yang dibiayai APBD Sidoarjo . Padahal harusnya setelah pemenang lelang diumumkan, PPKom bisa menerbitkan SPK kepada kontrakor pelaksana pemenang lelang.

Moh Nizar SH, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo menyayangkan mengapa hal ini masih saja terjadi. Padahal beberapa hari yang lalu Komisi C DPRD Sidoarjo mengajak hearing Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Hearing itu digelar setelah sebelumnya mendapat keluhan dari rekanan terkait persoalan lelang yang dilaksanakan ULP.Pada pertemuan itu, lanjut politisi Partai Golkar, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berjanji untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan SDM staf ULP.

Ternyata janji itu sebatas dalam ruangan Komisi C , faktanya sekarang ini muncul persoalan lelang yan begitu fatal. “ Ini kesalahan yang fundamental. Masak persyatan untuk perusahaan besar dimenangkan oleh perusahaan kecil,” ungkap Nizar.

Hal itu semestinya tak akan terjadi jika Pokja 282 yang menangani paket lelang ini tidak main-main. Oleh sebab itu Kabag Pengadaan Barang dan Jasa harus bertanggung jawab atas kasus lelang ini.

Baca Juga : Membongkar Mal Administrasi ULP – LPSE Pemkab Sidoarjo, Temukan Unsur Pidana, LSM Cepad Ancam Lapor

“ Kalau tidak mampu meningkatkan SDM dan mengawasi anak buahnya, lebih baik mundur saja dari Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, karena banyak pejabat lain mumpuni mengemban jabatan itu,” tutupnya. (wan/fan/yan)

Laman: 1 2