Menkeu Tegaskan bahwa APBN Siap Dukung Sektor Pariwisata

Memontum Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui APBN siap mendukung sektor pariwisata dan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan dapat bangkit kembali. Hal tersebut, disampaikan oleh Menkeu saat menyampaikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Baparekraf Tahun 2021, yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (27/09/2021) tadi.

baca juga

• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey

“Kami di Kementerian Keuangan menggunakan instrumen APBN akan selalu berpihak untuk bisa mendukung pemulihan masyarakat dan ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang sangat penting bagi masyarakat,” jelasnya.

Menkeu mengatakan, bahwa instrumen yang dapat digunakan dalam APBN untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dilakukan mulai dari pemberian insentif perpajakan, insentif untuk pembayaran abonemen listrik bagi pelaku usaha pariwisata yang ditanggung pemerintah. Hingga, melalui alokasi belanja negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menkeu mengatakan, alokasi belanja pemerintah untuk mendukung pariwisata tersebut, tidak selalu melalui anggaran Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), karena di sektor pariwisata memiliki dimensi yang banyak dan luas. Alokasi belanja tersebut, bisa saja melalui Kementerian/Lembaga lain, namun tetap bisa dikoordinasikan oleh Kemenparekraf, sehingga bisa menjadi sebuah paket dukungan yang lebih baik di sektor pariwisata.

“Saya juga tentu akan mendukung koordinasi antara belanja pusat dan daerah sehingga dalam hal ini Kementerian Pariwisata bisa merasakan bahwa anggaran tidak hanya yang ada di dalam account di Kementerian Pariwisata. Contohnya yang dilakukan di berbagai destinasi seperti Mandalika, Borobudur, atau Danau Toba, itu semuanya menggunakan berbagai instrumen APBN baik itu Kementerian/Lembaga sampai kepada pembiayaan atau KPBU. Jadi ini adalah berbagai inovasi pembiayaan yang kami akan siap untuk mendukung dan menggunakannya di dalam rangka memulihkan kembali ekonomi masyarakat,” terang Menkeu.

Selain itu, tambah Menkeu, dukungan untuk sektor pariwisata juga diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit bagi UMKM, beserta jaminan pembiayaannya. Hal ini, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di sektor pariwisata untuk bisa bertahan serta bangkit lebih baik lagi selepas pandemi. 

Selain itu, tambahnya, hal ini juga diharapkan dapat menciptakan kepercayaan kembali perbankan kepada dunia usaha, sehingga perbankan mampu menyalurkan kreditnya lagi ke sektor yang masih dianggap memiliki risiko besar akibat dampak Covid-19. “Kita harap bahwa kerjasama yang sangat baik selama ini kita terus tingkatkan dan kita pelihara. Kami juga akan terus mendengar dari seluruh dunia usaha dan pemerintah daerah mengenai apa-apa yang memang perlu dan masih bisa dilakukan. Dan mari kita berkolaborasi agar kita bisa menggunakan semua instrumen ini menjadi semakin powerful dan bisa efektif memulihkan pariwisata di Indonesia,” ungkap Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga mengingatkan agar seluruh program-program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, yang telah dianggarkan pada tahun ini bisa segera dilaksanakan. Hal tersebut, agar dampak dari program PEN itu bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan sektor pariwisata. (hms/keu/aye)