Menuju Pembangunan Inklusif, Pemkot Malang Gelar Rakorda Penguatan Pengarustamaan Gender

Memontum Kota Malang – Untuk menuju pembangunan Kota Malang yang Inklusif, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda), Penguatan Pengarustamaan Gender, di salah satu hotel Kota Malang, Selasa (08/11/2022) tadi. Hal itu dilakukan, untuk mendukung dan mewujudkan Kota rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender.

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu berpesan agar tidak ada kebijakan pemerintah dan negara yang bersifat dispartas (perbedaan, red). “Perempuan itu mempunyai potensi yang luar biasa. Jangan sampai dalam kebijakan itu ada disparitas di bidang pelibatan komponen perempuan dan kaum rentan. Karena gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan tapi termasuk kaum rentan,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, ujarnya, perbandingan persentase jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kota Malang, lebih banyak perempuannya. Yakni 50,25 persen, sedangkan laki-laki hanya 49,75 persen. Sehingga, itu bisa memajukan ekonomi kreatif di Kota Malang, khususnya UMKM.

“Di Kota Malang, jumlah penduduk perempuannya lebih besar. Ini bisa berkesempatan untuk memajukan UMKM, karena perempuan ini biasanya lebih telaten. Saat Covid-19 mereka juga punya banyak aktivitas yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat
• Sosialisasi Perubahan Permendagri Soal BMD dan Aset, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Kehati-hatian dan Tertib
• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan jika kegiatan tersebut nantinya dilakukan secara berkala. Dengan tujuan, perangkat daerah dapat melakukan perencanaan dan sosialisasi, agar mengetahui anggaran responsiv gender seperti apa dan cara perhitungannya.

“Ini harus dilaksanakan secara berkala, karena sering ada rotasi. Misalnya kemarin diikutkan acara seperti ini ternyata sudah geser ke perangkat daerah yang lain, maka harus dilakukan rakorda. Ini juga beririsan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinsos. Teknisnya mereka, dan evaluasinya dari kami yang melaksanakan,” ungkap Dwi.

Kemudian, dalam penguatan pengarustamaan gender tersebut, bukan hanya tugas dari satu dinas saja, namun melibatkan seluruh perangkat daerah sampai di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, terkait dengan total anggaran yang digunakan untuk seluruh perangkat daerah tersebut, kurang lebih Rp 64 miliar, di tahun 2022.

“Untuk total anggaran di seluruh perangkat daerah Rp 64 miliar di tahun 2022. Untuk tahun depan diupayakan ada penambahan, karena sesuai pak wali dari 4 misi Kota Malang itu, masih ada kekurangan di misi ketiga tentang responsif gender,” imbuh Dwi. (rsy/sit)