Pansus Covid-19 DPRD Jember Temukan 6 Ton Beras Bansos Belum Dibagikan

Memontum Jember – Dua pimpinan Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Jember, David Handoko Seto dan Hadi Supaat, melakukan sidak ke salah satu gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang memiliki mesin penggilingan padi, Senin (20/09/2021).

Penggilingan padi yang disidak itu, milik Gapoktan Agung Jaya yang diketuai Hamid, berlokasi di KUD Marem, Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember. Di lokasi gudang penggilingan itu, dua pimpinan Pansus menemukan tumpukan beras bantuan sebanyak 6 ton lebih yang belum dibagikan.

Gapoktan Agung Jaya adalah salah satu Gapoktan yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian sebagai penyedia beras program Bupati dan Wakil Bupati, untuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Gapoktan ini mendapat kuota pembelian beras sebanyak 30 ton.

Program pembelian 1000 ton tersebut, adalah program inisiatif Bupati Hendy Siswanto, yang berbasis pembelian beras langsung dari petani. Yakni, dibagi dua tahap. Rinciannya 500 tahap pertama dan 500 ton berikutnya, pada tahap kedua.

1000 ton beras tersebut rencananya akan dibagikan untuk 100 ribu warga penerima dengan masing-masing penerima mendapat 10 Kg. Pada tahap pertama, pengadaan beras sebanyak 500 ton sudah dilakukan oleh 5 Gapoktan dan 2 KUD. Syaratnya,.beras dibeli langsung dari petani.

Harapannya, dengan beras dibeli langsung dari petani, maka petani mendapat harga lebih tinggi. Sehingga, dapat membantu para petani.

Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember, David Handoko Seto, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan pembelian beras dengan anggaran lebih dari Rp 10 milyar, tepat sasaran maupun penyerapannya. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran Pemkab (Untuk pembelian beras) betul-betul tepat sasaran. Dipergunakan dengan orang-orang yang tepat, jadi harus distribusikan dengan betul,” kata David Handoko Seto, saat dikonfirmasi.

Tapi faktanya, periode 500 ton yang pertama kemarin, belum di didistribusikan. “Masih ada 6 ton (Di satu penggilingan saja),” tambahnya.

David menyayangkan, belum terdistribusi beras-beras tersebut. Pasalnya beras tersebut sudah dibeli oleh Pemkab Jember melalui Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan. Akan rawan rusak jika tidak segera dibagikan.

“Ini kalau sampe rusak terus kemudian dibagikan kepada masyarakat kan yang jelek nanti bupati dan wabup, jangan sampai nama bupati jelek karena bagi-bagi beras rusak. Padahal yang bermasalah Gapoktan nya atau dinas yang membagikan,” ujar legislator dari Partai Nasdem itu.

Untuk mempercepat distribusi, David dan Hadi Supaat, mendorong Dinas Pertanian agar bekerja keras. “Kami minta kepada Dinas Pertanian secara teknis kepada Gapoktan untuk mendistribusikan ini (Beras bantuan sosial) kepada calon-calon penerima yang datanya sudah terupdate melalui Dinas Pertanian ini yang sudah memenuhi berbagai kriteria,” jelasnya.

Terkait pengadaan gelombang kedua sebanyak 500 ton, berikutnya Pansus akan memastikan kepada Disperta, bagaimana teknis pelaksanaannya. Temuan fakta lain saat sidak, Pansus menemukan ternyata beras-beras yang dibeli tidak hanya berasal dari anggota Gapoktan setempat. Namun,.membeli dari petani dari kecamatan lain di luar Kecamatan Panti seperti Rambipuji dan Sukorambi.

Kepala Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Imam Sudarmaji, saat dikonfirmasi membenarkan jika beras tidak hanya dibeli dari petani anggota Gapoktan setempat tapi dibeli dari lokasi lainnya.

“Harapannya, bisa membeli beras dari petani dari wilayah Jember tapi memang saat itu belum panen kemudian mencari dari luar karena waktu itu kita target segera selesai (pengadaannya),” jelas Imam.

Sementara terkait masih banyaknya beras yang belum terdistribusi, Imam berdalih kendalanya belum turunnya data By Name By Address (BNBA) penerima dari Dinas Sosial. “Karena BNBA nya dari Dinsos masih belum clear,, namun Alhamdulilah minggu kemarin ini sudah mulai start lagi distribusinya,” ujarnya.

Imam juga mengakui, Gapoktan selain menyediakan beras juga diminta untuk membantu distribusi kepada penerima Bansos. “Gapoktan yang ada kita libatkan distribusi ke desa dan kecamatan,” paparnya. (rio/sit)

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan