Paripurna Nota Keuangan Raperda APBD 2023, Tujuh Fraksi DPRD Lamongan Sampaikan Pandangan Umum

Memontum Lamongan – DPRD Lamongan menggelar rapat paripurna Nota Keuangan Raperda APBD (Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2023, Kamis (03/11/2022) tadi. Dalam paripurna itu, menyampaikan pandangan umum (PU) dari tujuh fraksi partai (PKB, Demokrat, PDIP, PAN, Golkar, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia dan Partai Gerindra) di DPRD Kabupaten Lamongan.

Mengawali paripurna yang memiliki tema rencana kerja pembangunan yakni ‘Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan hingga mengatasi dampak inflasi.

Menanggapi hal itu, tujuh fraksi partai menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Diantaranya, yakni usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal pupuk dan juga wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan itu selain menyampaikan apresiasi, juga memberikan saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai dan saluran drainase.

“Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan, untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas,” kata Sri Setyowati.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat
• Sosialisasi Perubahan Permendagri Soal BMD dan Aset, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Kehati-hatian dan Tertib
• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi

Sedangkan Fraksi Partai Golkar, dalam kesempatan itu berharap, agar APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan Bengawan Njero harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI dan PDI-Perjuangan, mengharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.

“Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan,” harap Moch Dachlan.

Bupati Yuhronur menanggapi hal itu, menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari berbagai fraksi partai di Kabupaten Lamongan. “Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, insyaallah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp 3,06 triliun. Sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp 60 miliar. Untuk penyeimbangan dari surplus, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol. (zen/sit)