Pejabat Gresik Patut Dicontoh, Dinas Keluar Negeri Gunakan Uang Pribadi

Memontum Gresik — Dampak kabar pejabat plesiran ke malaysia beberapa minggu lalu berbuntut panjang dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik. Dan ini mungkin satu satunya hanya pejabat di lingkungan Pemkab Gresik yang sudi melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan uang pribadinya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 119 pejabat tersebut melaksanakan perjalanan dinasnya ke Malaysia yang menelan biaya ‘pribadi’ sedikitnya Rp 660 juta.

Mujid Ridwan salah satu anggota Komisi I DPRD Gresik menyatakan, dalam dengar pendapat atau hearing yang digelar secara tertutup minggu kemarin menyatakan, bahwa komisinya tidak menemukan bukti ‘plesiran’ ratusan pejabat itu melanggar.

“Surat perjalanan dinasnya ada, dan tidak menggunakan anggaran APBD,” tegas Mujid usai dengar pemdapat secara tertutup beberapa waktu yang lalu. Pernyataan Mujid yang mempertegas bahwa melaksanakan kegiatan dinas ke luar negeri namun tidak menggunakan anggaran APBD terdengar tidak lazim lantaran tidak masuk akal.

“Kok aneh, masak dinas tapi menggunakan uang pribadi. Ini kan tidak masuk akal. Mungkin hanya Gresik yang mampu. Kabupaten lain diseluruh Indonesia bisa mencontoh Gresik, atau paling tidak studi banding ke Gresik. Ini hebat sekali pejabatnya,” ungkap Muslih Hasyim tokoh pemuda NU, Senin (27/11/2017).

Mantan Ketua Tim Sahabat SQ ini menegaskan, pernyataan Komisi I patut dipertanyakan kredibilitasnya sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat mereka mestinya paham, mungkinkah tugas dinas dibiayai uang pribadi?

“Ini (Komisi I) patut dipertanyakan. Dan tidak masuk akal Komisi I percaya begitu saja bahwa tugas dinas menggunakan uang pribadi,” tandasnya. Pengurus jajaran Satkornas Banser Pusat ini menegaskan, ‘plesiran’ pejabat pemkab Gresik ke Malaysia sangat tidak etis dan tidak pantas. Masalahnya banyak persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat pejabatnya foya-foya keluar negeri.

“Sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat. APBD kritis, masyarakatnya kesulitan ekonomi bupati dan pejabatnya foya-foya ke luar negeri,” ungkapnya. Jika memang harus ke Malaysia untuk bertemu dengan TKI mestinya tidak membawa ratusan pejabat. Cukup dinas terkait. “Apa urgensinya ?. Dan harus diungkap benarkah mereka menggunakan uanh pribadi. Karena hanya pejabat di Gresik yang mau menggunakan uang pribadi untuk kegiatan dinasnya,” pungkasnya. (sgg/yan)