Pembangunan Jalan Kabupaten Blitar di Anggaran PAK Minim

Memontum Blitar–Anggaran pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Blitar pada anggaran perubahan tahun 2017  sangat minim sekali. Hal ini disampaikan oleh Kapala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Sudarman.

Menurutnya untuk anggaran perubahan, jumlah paket pekerjaan totalnya sebanyak 130 paket, dengan total anggaran sebesar 28 miliar. “Dari 130 paket tersebut itupun dipecah, dimana yang 109 paket berpa kegiatan pembangunan jalan pedesaan yang bersumber dari dana APBD Kab Blitar. Dan 21 paket dananya bersumber dari sisa Bantuan Provinsi”, ujarnya.

Masih menurut Sudarman, dengan minimnya anggaran pada PAK tahun ini untuk alokasi pembangunan jalan, pihaknya tidak menjadi persoalan. “Karena pada anggaran PAK waktu pekerjaannya sangat mepet hanya sekitar satu setengah hulan saja,’  katanya.

Seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Blitar masih banyak ruas-ruas jalan masih memerlukan perbaikan, pemeliharaan bahkan pembangunan. Seperti di wilayah Blitar Selatan, selain kondisi atau kontur tanahnya yang labil juga sangat perlu perbaikan. ” belum lagi masalah ruas jalan untuk penunjang jalur lintas selatan (JLS),” ungkapnya.

Pada anggaran Perubahan tahun 2017, hanya memiliki rentang waktu satu bulan setengah terhitung mulai sekarang,, Sudarman tidak ingin pekerjaan yang nantinya dikerjkan oleh rekanan tidak boleh mengabaikan mutu. “Semua proyek yang berjalan harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan bestek, Sebab, yang dipakai adalah uang negara dan masyarakat menikmati manfaat dari proyek pembangunan tersebut adalah masyarakat,” jelas Sudarman.

Sudarman telah memberikan arahan pada seluruh staf Bidang Jalan, bagi mereka nantinya yang terlibat dalam pembangunan entah itu PPT, PPHP bahkan pengawas lapangan, ” agar betul-betul bekerja sasuai dengan tupoksinya,” ungkapnya.

“Karenanya semuanya dikerjakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan sampai usai pekerjaan justru ada masalah,” selain itu pembangunan bisa secepatnya dinikmati masyarakat. ” Dan tentunya jangan sampai terjadi kualitas bangunan yang belum waktunya sudah rusak kembali. Karena dalam hal itu jelas masyarakat yang dirugikan,” sambungnya. (fzi/yan)