Pembangunan Pantai Midodaren Tulungagung Tuai Polemik Desa

Memontum Tulungagung – Masyarakat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, menyoal pelaksanaan pembangunan Pantai Midodaren, yang kini diambil alih. Masyarakat berprasangka, bahwa dengan dibangunnya pengembangan pantai oleh investor, maka akan mengurangi potensi pengembangan dan pengelolaan desa.

Wakil Ketua Karangtaruna Desa Besuki, Arik Susanto, mengungkapkan bahwa selama ini ada miskomunikasi dari pihak desa dan masyarakat. Mereka menginginkan, bahwa pengelolaan tempat wisata itu dengan melibatkan masyarakat desa setempat.

“Masyarakat berharap, bahwa Desa Besuki memiliki wisatanya sendiri. Karenanya, pembangunan dan pengembangan, dibangun oleh masyarakatnya sendiri,” ungkap Arik Susanto, selepas audiensi antara Pemerintah Desa Besuki dengan masyarakat, Selasa (07/06/2022) tadi.

Menurutnya, sepenuhnya pengembangan pantai adalah ditangan pemerintah daerah. Karenanya, mereka berharap Pemerintah Kabupaten Tulungagung, untuk mementingkan kepentingan masyarakat lebih dahulu daripada kepentingan investor.

Dirinya menegaskan, agar sementara bisa menghentikan proyek karena terjadi gejolak di masyarakat dan belum mufakat. Kemudian, menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, supaya ke depan tidak berkepanjangan. “Jadi, kalau nanti sudah kondusif, baru bisa mulai lagi. Atau bagaimana permasalahannya nanti, bisa segera selesai,” ungkapnya.

Arik menambahkan, masyarakat tahu ada pembangunan di kawasan pantai, kurang lebih satu hingga dua bulan yang lalu. Ketika nantinya tetap tidak diindahkan, pihaknya akan terus berjuang, memperjuangkan hak-hak masyarakat Besuki.

Baca juga :

• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan
• Tingkatkan Kamseltibcar Lantas, Polres Trenggalek Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Semeru 2024
• Pemkot Malang Dorong ASN Manfaatkan Program Tapera untuk Kepemilikan Rumah

Menyoal investor bisa atau tidak beriringan, dirinya mengungkapkan, diharapkan bisa asalkan masyarakat dilibatkan penuh. Bagaimana kesepakatan kepada investor supaya masyarakat ikut sejahtera dengan adanya wisata asli Desa Besuki itu. “Kelihatannya, ini memang miskomunikasi atau ada orang-orang tertentu yang mencari posisi untuk mengamankan adanya wisata tersebut,” imbuhnya.

Pria 40 tahun ini menjelaskan, kendati beberapa masyarakat sudah diambil sebagai pekerja namun belum ditetapkan. Itupun tidak mewakili dari jumlah masyarakat Desa Besuki. Ada Kurang lebih sekitar 50 an orang diambil untuk pembangunan menjadi tenaga kerja. “Masyarakat (yang dilibatkan) sangat belum mewakili dari kondisi Desa Besuki,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Besuki, Suharto, mengungkapkan usulan-usulan dari masyarakat itu luar biasa, terkait dengan pengembangan wisata di Tulungagung. Pemdes akan mengakomodir sesuai kategori kewenangan desa. Sehingga usulan banyak, ada kapasitasnya dari Pemdes mengusulkan ke Pemkab dan pihak invesor.

“Kami akan mengusulkan sesuai dengan kewenangan desa. Usulan-usulan itu bagus bagi masyarakat, kami mengapresiasi yang luar biasa,” ungkap Suharto.

Pemdes Besuki terkait perjanjian kepada investor PT Taman Wisata Soemo Suparto (TWSS) akan menuangkan dalam hitam di atas putih. Karena sebelumnya Pemdes hanya menerima Rp 5 juta, hal itu akan dikaji lebih jauh.

Perihal keinginan masyarakat untuk penambahan Ruko guna memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan diusulkan. Sebab selama ini masih ada dua kios yang berasal dari Bumdes dan Karangtaruna, sehingga perlu adanya penambahan. “Tetapi ya nanti usulannya, bagaimana menggodoknya kalau permintaan warga Besuki jalan semua. Nanti juga akan ada seleksi-seleksi dan sebagian akan kita bahas,” jelasnya. (jaz/gie)