Pemkab Malang Raih Prestasi Top 40 Pelayanan Publik

Memontum Malang – Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 636/2018,Pemerintah Kabupaten(Pemkab)Malang kembali raih prestasi hebat.Itu menyusul terpilihnya Contra War (Contraceptive For Women At Risk) masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018.

Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo tersebut diserahkan langsung Wakil Presiden, Dr. Drs. H.M. Jusuf Kalla kepada Wakil Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM pada acara Pembukaan International Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018)pagi tadi.

“Kita telah menetapkan 40 terbaik untuk Inovasi Pelayanan Publik 2018. Saya mengapresiasi instansi pemerintah yang lolos sampai tahap ini. Bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai Top 40 akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemerintah provinsi, 15 inovasi kabupaten, dan 10 inovasi dari pemerintah kota,” jelas Menteri PANRB, Syafruddin di Jakarta,seperti dilansir Humas Pemkab Malang.

Kemenpar-RB menilai penerapan Contra War mampu menghindarkan kematian sia-sia kepada ibu melahirkan. Tercatat, lebih dari 70% kematian ibu akibat karena tidak tahunya penyakit yang dideritanya sebelum hamil sehingga mempengaruhi terhadap bayi yang dikandungnya. Dengan Contra War ini mampu pastikan kondisi ibu hamil stabil hingga selamat saat melahirkan. Bahkan, ketika SDG’s tingkat nasional angka kematian per 100 ribu, Kabupaten Malang sudah dibawah 50.

‘’Inovasi Contra War tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan mitranya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Malang karena tindakan penyelamatan dan hasil akan dibentuk sebuah system. Dinas Kesehatan mempunyai Sutra Emas yang diinisiasi Dr. Hadi Puspita yang juga menginisiasi Contra War. Kita bersyukur Sutra Emas ini sudah diimplementasi Kementerian Kesehatan sehingga kalau daerah lain ingin menerapkan bisa dikolaborasikan juga dengan Contra War,” terang Sanusi, Wabup Malang.

Sebelumnya,Kemenpan-RB mengirim tim independen ke Malang untuk cek langsung dengan berkunjung ke wilayah Kabupaten Malang, Agustus lalu. Kala itu, Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna yang didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dan dr. Hadi Puspita selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB juga menerima tim ini di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang. (sur/hms/yan)