Perkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Sekda Kota Malang Hadiri Rakor Nasional

Memontum Kota Malang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retreat Sekda serta Kepala Bappeda se-Indonesia, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung 27 hingga 30 Oktober 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ini mengusung tema ‘Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025’.

Pelaksanaan Rakor tersebut, diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Forum strategis tersebut, diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program prioritas nasional tahun 2025.

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, forum itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Rakor dan retreat ini menjadi kesempatan strategis bagi kami untuk memastikan arah pembangunan Kota Malang sejalan dengan prioritas nasional. Sinergi yang kuat akan mempercepat terwujudnya program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sekda Erik, Kamis (30/10/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakan Sekda Erik bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan semangat penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas perencanaan pembangunan. Hal ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta arahan Presiden terkait penyelarasan RPJMN 2025–2029 dengan rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan itu bukan hanya ajang koordinasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembekalan bagi pemerintah daerah. “Maka dari itu, kita undang nara sumber yang berhubungan langsung dengan penyusunan anggaran, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,” kata Mendagri Tito.

Selain itu, hadir pula nara sumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis nasional, seperti Bappenas, KemenPANRB, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, Kementan, Kemenkop, KemenUMKM, KemenPU, Kementerian LHK, BPJS Kesehatan, Kantor Staf Presiden, serta Badan Gizi Nasional yang memaparkan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu prioritas pemerintahan tahun 2025.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti sesi paparan tematik, diskusi panel dan dialog interaktif guna memastikan sinkronisasi arah kebijakan pusat dan daerah berjalan efektif serta adaptif terhadap dinamika di lapangan. (kom/rsy/sit)