Pertajam Serapan APBD 2022, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil Camat dan OPD Mitra Kerja

Memontum Trenggalek – Bertempat di Aula Kantor DPRD Trenggalek, Komisi I DPRD memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) mitra dan sejumlah camat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 3 dan 4. Panggilan itu, dimaksudkan untuk mengikuti rapat kerja mengenai penajaman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa dalam rapat kerja kali ini, dewan melibatkan sejumlah OPD mitra kerjan. Diantaranya, seperti Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Asisten 1 dan juga Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek hingga camat.

“Camat yang dihadirkan dari Dapil 3 dan 4. Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan APBD tahun 2022 di kecamatan masing-masing,” kata Alwi, Rabu (23/02/2022) pagi.

Dijelaskan Alwi, serapan anggaran di masing-masing kecamatan, dinilai masih kurang adanya dukungan anggaran. Karenanya, dipandang perlu untuk dilakukan pemanggilan.

“Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi dukungan anggarannya masih kurang lancar. Sehingga, pihak kecamatan perlu mencari talangan untuk menyelesaikan kegiatan itu,” imbuh Alwi.

Baca juga :

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

Dicontohkannya, seperti kegiatan Musrenbang kecamatan yang sudah dilaksanakan. Namun, anggarannya belum lancar. “Seperti Musrenbang di tingkat kecamatan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan ternyata, dukungan anggarannya belum lancar,” katanya.

Dengan adanya kejadian semacam ini, Komisi I mencoba memberikan masukan agar hal-hal itu bisa diperbaiki untuk kedepannya. Juga, demi kelancaran pencairan anggaran.

Terkait adanya kendala dalam pencairan anggaran, Politisi PKS ini belum bisa menjelaskan secara rinci. Mengingat dalam rapat kali ini, Bakeuda belum bisa hadir.

“Kebetulan tadi Bakeuda tidak hadir. Sehingga, kita tidak bisa memberikan penajaman terkait kendala pencairan anggarannya kenapa. Dan agenda yang sudah terjadwalkan sudah atau belum tersedia anggarannya,” terang Alwi.

Masih menurut Ketua Komisi I, dalam persiapan pelaksanaan APBD tahun 2022 ini, Komisi I menilai perjalanannya cukup lancar. Mengingat, ketersediaan anggaran yang tidak terlalu banyak.

“Persiapan pelaksanaan APBD saya rasa lancar. Karena, kendala ketersediaan anggaran kita yang tidak terlalu banyak, sehingga alokasi anggaran per kecamatan juga tidak terlalu banyak,” paparnya. (mil/sit)