PPDB Usai, Pagu Ketiga SMP Baru di Kota Malang Telah Terisi

Memontum Kota Malang – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP di Kota Malang dari segala jalur telah usai. Begitu pula PPDB di tiga SMP baru Kota Malang, yaitu SMP Negeri Mulyorejo, SMP Negeri Gadang, dan SMP Negeri Polehan. Bahkan dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Suwarjana, pagu di ketiganya sudah terisi.

“Insyaallah pagu semua SMP Negeri di Kota Malang sudah terisi, termasuk tiga SMP baru. Jadi lulusan SMP di Kota Malang ada 14.000, sedangkan SMP Negeri total daya tampungnya sekitar 8.000 siswa,” jelasnya, Jumat (18/06).

Baca Juga:

• Pj Wali Kota Malang Tekankan Kewaspadaan Dini Jaga Kondusifitas Pilkada 2024
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang
• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri

Berdasarkan keterangan Suwarjana, sistem PPDB di SMP Negeri yang baru tak berbeda dengan lainnya.

“Sistemnya sama, bahkan 3 SMP baru tersebut tahun kemarin juga sudah menerima siswa. Jadi sekarang sudah ada yang mau naik ke kelas 8,” ungkapnya.

Saat ini ketiga SMP Negeri tersebut masih menginduk pada sekolah filialnya. Seperti SMP Negeri Polehan menginduk di SMP Negeri 21 Malang, SMP Negeri Mulyorejo menginduk pada SMP Negeri 15 Malang, dan SMP Negeri Gadang yang menginduk di SMP Negeri

“Gedungnya akan segera dibangun. Insyaallah Senin peletakan batu pertama untuk SMP Negeri Gadang dan SMP Negeri Mulyorejo,” sambungnya.

Untuk gedung SMP Negeri Polehan, disampaikan Suwarjana, akan merehab bekas bangunan sekolah dasar lama.

“Saya berharap di tahun kedua hadirnya SMP Negeri baru, bisa membantu siswa yang daerahnya tidak ada sekolah,” ujarnya.

Meski begitu, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) itu menegaskan jika masih ada daerah yang belum ada sekolah, pihaknya tak bisa serta merta membangun sekolah lagi.

“Yang jelas nanti kami evaluasi dan kita tidak serta merta terus menentukan pembukaan sekolah negeri baru. Karena kita juga punya binaan swasta, mereka juga butuh untuk berkembang,” jabarnya.

Karena keputusan untuk membangun sekolah baru membutuhkan proses yang lama dan panjang, Suwarjana mengusulkan untuk bersekolah di swasta saja. “Solusi sementara bersekolah di swasta. Kalau keberatan masalah biaya, Insyaallah masih bisa dibicarakan asal masyarakat atau wali siswa mau datang ke sekolah. Tidak harus di sekolah negeri, karena daya tampung di 30 SMP Negeri saja hanya 8.000 an. Sedangkan lulusan kita tahun ini mencapai 14.000, berarti kan sisanya adalah murid swasta,” urai Suwarjana. (mus/ed2)