Rakor Jelang Pemilu Serentak 2024, Ini Fokus Bupati Trenggalek

Memontum Trenggalek – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Dalam kesempatan itu, bupati muda ini menekankan terkait pencadangan anggaran pemilu dan wacana pemecahan daerah pemilihan (Dapil).

“Dana Pemilu dalam satu anggaran tidak bisa terpenuhi dari APBD dan APBN. Makanya, tahun ini akan ada pencadangan dana Pemilu, baik untuk KPU, Bawaslu maupun untuk pengamanan,” ungkap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (23/03/2022) siang.

Dikatakan Mas Ipin-sapaan akrabnya, untuk mengurangi distorsi informasi, dalam kesempatan ini KPU mensosialisasikan apa saja yang sudah disepakati dan beberapa roll off the game yang mungkin bisa dibedah. Salah satunya yang sedang diwacanakan oleh KPU di Kabupaten Trenggalek, terkait dengan pemecahan Dapil.

Baca juga:

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

“Tentunya, mau Dapilnya manapun, kalau petarung maka siap saja. Sedangkan bila dilihat dari kacamata eksekutif, sebagai bupati tentu pemecahan Dapil ini sangat kami harapkan,” imbuhnya.

Dirinya menyampaikan, alasan pemecahan Dapil perlu dilakukan, karena bila untuk wilayah kerja anggota DPRD semakin sempit. Maka, pelayanannya otomatis akan semakin baik. Harapannya dengan semakin sempit, nanti akan ada keterwakilan kecamatan putra-putra daerah yang muncul. Sehingga, nanti setiap kecamatan punya jagoan yang bisa menyelesaikan pembangunan itu merata.

“Selanjutnya, kami juga berharap konfigurasi Dapil itu akan menyasar daerah-daerah yang selama ini infrastrukturnya belum terbangun atau belum terkoneksi dengan baik antar kecamatan,” terang Bupati Arifin.

Suami Novita Hardiny ini mencontohkan, kalau Kecamatan Bendungan itu gandengannya Trenggalek, Durenan dan Pogalan. Tentu, orang yang mau mencalonkan diri akan mencari yang padat penduduk. Pasti yang dicari adalah kawasan kota, Pogalan, Durenan.

“Nah ini contoh, belum lagi Bendungan ini berbatasan dengan Tugu, yang akses jalannya menghubungkannya seperti apa. Konfigurasi-konfigurasi ini yang seharusnya dibahas. Sehingga, nanti usulan pembangunan itu berkutat hanya di ruas-ruas itu saja. Namun juga menyasar pada ruas ruas yang lain sehingga pembangunan itu merata,” jelasnya.

Masih terang Bupati Arifin, pihaknya berharap 45 orang wakil di DPRD ini, fokus pada pemerataan pembangunan. Sehingga, hasil yang dihasilkan dalam APBD ini bisa lebih berkeadilan dan juga lebih merata.

Sedangkan untuk dana cadangan pemilu sendiri, Bupati Arifin menjelaskan, besaran dana cadangan pemilu akan melihat besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang ada. “Mungkin, di tahun ini minimal antara Rp 20 miliar sampai 30 miliar. Kita fokusnya untuk pengembalian pembiayaan berupa pinjaman dan untuk pembiayaan Pemilu,” kata Bupati.

Kenaikan biaya penyelenggaraan Pemilu pada periode ini, dinilai Bupati Trenggalek, menjadi sesuatu hal yang logis. Karena biasanya itu dilakukan sendiri, sedangkan saat ini dalam kurun waktu setahun ada dua agenda Pemilu serentak. Tentunya budgednya juga akan berubah.

Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, membenarkan bahwasannya tahun 2024 nanti, bila tidak ada penundaan maka dalam kurun setahun di tahun 2024 akan ada dua kali pemilu serentak. “Pertama Pemilihan Legislatif hingga Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024. Kemudian Pemilu Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati,” paparnya. (mil/sit)