Roadshow di Empat OPD Pemkot Malang, Pj Wali Kota Iwan Evaluasi Isu Prioritas Layanan Publik

Memontum Kota Malang – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, kembali melakukan roadshow dan evaluasi di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang, Rabu (28/08/2024) tadi. Empat dinas itu, diantaranya di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

Pria yang kerap disapa Iwan, itu menuturkan bahwa itu dilakukan juga sama dengan sebelumnya. Yakni untuk berdiskusi mengenai persoalan isu-isu prioritas yang harus segera diselesaikan.

“Jadi mungkin hasil isu diskusi saya dengan empat OPD, ada Diskominfo, PUPR, Dinkes, Dikbud yang tadi sudah dilakukan itu mungkin ada banyak. Tetapi  saya ingin menangkap isu prioritas yang tentunya berdampak pada masyarakat, baik itu dalam memberikan pelayanan atau ketidaknyamanan untuk di dalam melaksanakan pembangunan Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dimulai dari Diskominfo, menurutnya ada isu-isu prioritas yang dilakukan. Seperti data statistik sektoral yang harus terus didorong. Walaupun, saat ini data statistik sektoral milik Diskominfo tersebut menurutnya masih cukup baik.

“Tapi data ini menjadi starting awal untuk dokumen perencanaan. Memang Kota Malang mengenai datanya ini paling maju. Data statistik sektoral sudah terkoneksi dengan baik tapi perlu kita tingkatkan,” tambahnya.

Kemudian juga terkait dengan aplikasi. Ada sebanyak 137 aplikasi yang dimiliki oleh Kota Malang, namun itu perlu dipetakan mana yang aktif dan tidak. Sehingga diharapkan di tahun 2025 mendatang, apabila ada aplikasi yang tidak diaktifkan tidak dianggarkan kembali.

Baca juga :

“Ini saya minta untuk segera dipetakan, karena ada beberapa yang aktif dan tidak. Saya minta di tahun 2025 jangan sampai ada sistem yang tidak aktif atau tidak digunakan tapi dianggarkan lagi dan diulang lagi. Karena itu tidak efektif dan efisien,” ujarnya.

Selain itu, untuk isu prioritas yang ada di Dinkes Kota Malang, yakni mengenai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Diharapkan di tahun 2027 mendatang statusnya dapat naik kelas dari C menjadi A.

“Kategori Kota Malang memang seharusnya A, secara administratif kita tingkatkan dan secara prosedur ada beberapa sarana yang harus disiapkan. Itu harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Saya minta di tahun 2025-2026 dapat memenuhi kriteria program dan sarananya, sehingga 2027 siap menjadi A. Tapi setelah itu harus terus ditingkatkan lagi di tahun berikutnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk isu prioritas yang harus diselesaikan di Disdikbud yaitu mengenai penyelesaian sekolah rusak. Terutama beberapa SD yang mengalami rusak berat. Menurutnya, ada 58 sekolah yang berstatus rusak berat.

“Lalu ada 1.000 sekolah rusak ringan dan 50 sekian rusak sedang. Padahal kita ini ada di Kota Malang, jangan sampai ada sekolah yang mengalami rusak berat seperti itu. Kita targetkan sekolah dengan rusak berat dapat nol di tahun 2025 mendatang,” ucapnya.

Terakhir, di DPUPRPKP Kota Malang, menurutnya isu yang menjadi perhatiannya yakni persoalan banjir. Terutama yang ada di Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang. Selain itu, juga mengenai perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Untuk di Suhat ini kami akan mengusullan ke Provinsi Jawa Timur. Karena keterbatasan anggaran dan kewenangan disana, nanti kita komuninasikan. Kemudian PBG ini saya minta ada komitmen untuk melakukan percepatan target sampai akhir Desember 2024. Sehingga bisa menunjukkan pelayanan percepatan perizinan pada masyarakat,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)