SAKIP Kota Malang Raih Nilai BB, Hasil Dedikasi Kerja Semua Lini

Memontum Kota Malang — Nilai BB mampu diraih SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Kota Malang untuk periode 2017. Ini merupakan skor BB yang ke dua kalinya setelah tahun 2016. Piagam penghargaan diterima secara langsung oleh Walikota Malang, Moch. Anton dari Menteri PAN RB RI, Asman Abnur.

“Ini (penghargaan) wujud dari komitmen Pemerintah Kota untuk senantiasa mengedepan kinerja yang berbasis pada mutu pelayanan publik dan outcome. Dan, itu patut kita syukuri karena sebelum sebelumnya kota Malang hanya berkutat di CC dan B, maka raihan nilai BB merupakan progres yang bagus. Tentu, kita akan terus memacu agar pada saatnya kota Malang juga mampu meraih skor A. Oleh karenanya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terus kita bangun, “ujar Abah Anton, Walikota Malang.

Mengusung semangat peningkatan mutu kinerja, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI menggelar ajang penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II di Nusa Dua Convention Centre Bali (31/1 ’18). Seperti diutarakan Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kinerja Aparatur dan Pengawasan PAN RB RI, acara yang diikuti gubernur, walikota dan bupati se wilayah II Pemerintah Daerah ini, dihelat dalam rangka mengaktualisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai katalisator efisiensi anggaran, SAKIP harus mampu mendorong program Pemda berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Demikian dinyatakan Yusuf Ateh.

Sementara Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memberikan pemahaman bahwa Sakip itu rekayasa sosial untuk menjadi lebih baik. Dan untuk merekayasa itu diperlukan regulasi yang baik. Demikian dinyatakan Pak Dhe Karwo, Gubernur Jatim biasa disapa, saat didaulat untuk memberikan kiat keberhasilan provinsi Jatim meraih skor A. Ditambahkannya, regulasi yang baik itu diperlukan pimpinan yang kreatif, penguatan bidang IT serta pelibatan media.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 di Wilayah II mengalami peningkatan 4,59 poin. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/ kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti meningkat 4,59 poin. Namun demikian, masih ada kabupaten/kota sebanyak 54,05% dari seluruh kabupaten/kota yang masih mendapat nilai di bawah “B”.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Atas upaya tersebut, terdapat satu Pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat “A” dan 17 pemprov, Kabupaten/ Kota berpredikat “BB”. Di Wilayah II ini juga terdapat 52 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”. “Saya mengharapkan agar tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik,” ujarnya.

Laman: 1 2 3 4