SAKIP Kota Malang Raih Nilai BB, Hasil Dedikasi Kerja Semua Lini

Diingatkan, mengacu pada hasil evaluasi pada tahun lalu dan berdasarkan data yang telah dihitung, masih terdapat potensi pemborosan sebesar minimal 30% dari APBN/APBD diluar belanja pegawai setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih 392,87 Triliun rupiah.

“Namun, dengan terbangunnya e performance based budgeting di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi atau anggaran minimal 41,15 Triliun rupiah,” jelas Asman.
Hal ini juga dapat terwujud karena adanya asistensi dan bimbingan teknis selama tahun 2017 oleh Kementerian PANRB kepada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dapat dibayangkan, begitu signifikan hubungan antara tingkat implementasi SAKIP terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran.

SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata besar pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat. SAKIP inilah yang nantinya akan mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk dapat menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan strategis berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemda yang meraih predikat A

1. Provinsi Jatim
2. Kab. Banyuwangi

Pemda yang meraih predikat BB

1. Pemprov Bali
2. Pemprov Kalsel
3. Kab. Badung (Bali),
4. Kota Malang (Jatim)
5. Kab. Bondowoso,
6. Kab Gresik,
7. Kab Malang,
8. Kab Lamongan,
9. Kab Ngawi,
10. Kab Probolinggo,
11. Kab Pasuruan,
12. Kab Sidoarjo,
13. KabTulungagung,
14. Kota Blitar,
15. Kota Pontianak, (Kalbar)
16. Kab. Hulu Sungai Selatan (Kalsel)

“Birokrasi Zaman Now, Melayani” menjadi isu dan tema sentral yang diangkat dalam perhelatan tahunan tersebut. (*/yan)

Laman: 1 2 3 4