Kabupaten Malang
Sanusi Sebut Pilkades Serentak Hemat Anggaran
![Sanusi Sebut Pilkades Serentak Hemat Anggaran](https://memontum.com/wp-content/uploads/2018/11/Sanusi-Sebut-Pilkades-Serentak-Hemat-Anggaran.jpg)
Memontum Malang – Plt Bupati Malang Drs.HM.Sanusi MM memantau langsung jalannya Pilkades Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Minggu(11/11/2018)siang tadi.
Menurutnya, pilkades serentak yang berlangsung di 41 desa ini sebagai langkah untuk menghemat anggaran.
“Pemilihan Pilkades serentak ini memang ditujukan untuk menghemat waktu dan biaya anggaran. Kalau satu hari gini kan jadi mudah,” jelas pejabat asal Kecamatan Gondanglegi ini kepada sejumlah awak media.
Dia menilai, pelaksanaan pilkades berjalan kondusif diikuti dengan antusiasme masyarakat yang tinggi pula suarakan aspirasinya lewat pilkades.
“Sejauh ini aman, masyarakat ya banyak yang ikut coblos calon kades pilihannya,” bebernya.
Disinggung mengenai anggaran dalam pelaksanaan pilkades serentak ini, menurutnya dinilai cukup untuk melaksanakan pesta demokrasi masyarakat desa di Kabupaten Malang ini.
“Tidak tahu persis berapa jumlahnya untuk pelaksanaan,tetapi cukup tak ada masalah,” ulasnya
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Suwadji menjelaskan solusi terkait Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang yang dipastikan gagal menggelar pilihan kepala desa. Gagalnya desa tersebut ikut serta adalah karena terdapat calon kades yang meninggal dunia.
“Belum ada aturan khusus seperti adanya calon yang meninggal. Sehingga plt Bupati melakukan deskresi, sebagaimana UUD no 30 tahun 2014, untuk diikutkan di periode berikutnya,” jelas Suwadji juga turut memantau langsung jalannya Pilkades Putat Lor.
Dalam pelaksanaan pilkades serentak kali ini, mantan Kabag Humas Pemkab. Malang ini menjelaskan, melalui APBD Pemkab Malang menganggarkan dana senilai Rp 2,4 milyar.
“Pelaksanaan pilkades di 42 desa anggaranya 2,4 mliyar. Dibagi dengan perhitungan besarnya DPT (Daftar Pemilih Tetap) masing-masing desa. Khusus untuk Lawang karena ditunda dan sudah terlanjur, ya di SPJ (Surat Pertanggung Jawab) kan dan sisanya dikembalikan di kas daerah,” pungkas Suwadji (Sur)