Sekretaris DPRD Tulungagung Pastikan Gaji Dua Anggota yang Ditahan KPK Tetap Berjalan

Memontum Tulungagung – Penetapan dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, sebagai tersangka oleh KPK, sepertinya tidak berdampak ke gaji. Itu karena, putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) terhadap keduanya, masih belum ada.

Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmadji, menjelaskan bahwa perihal pemberian gaji untuk dewan yang bersangkutan, masih diberikan secara penuh. Salah satunya, mengenai gaji pokok.

“Gaji pokok dan tunjangan tetap diberikan. Jika bersangkutan statusnya sudah terpidana dan sudah di PAW (Pergantian Antar Waktu), baru ada perubahan,” papar Sudarmaji, Jumat (05/08/2022).

Terkait penetapan tersangka, pihaknya sudah mendengar sekaligus tentang penahanan Wakil DPRD Tulungagung, Adib Makarim oleh KPK. Selain Adib Makarim, ada juga anggota DPRD Tulungagung, yang ditetapkan tersangka yakni Imam Kambali.

“Ya, saya sudah mendengar kabar itu,” ujarnya.

Sementara itu, mensikapi seorang wakilnya di DPRD dan ditetapkan sebagai tersangka KPK, Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Tulungagung, Nuruddin, mengatakan masih melakukan koordinasi dan konsolidasi internal. “Soal pengganti ketua, kami akan membahas di dalam internal partai,” ungkap Nuruddin.

Baca juga :

• DPRD Jombang Gelar Paripurna Pendapat Akhir Bupati terhadap Empat Raperda Inisiatif DPRD
• Libur Lebaran 2024, Jumlah Kendaraan Masuk Kota Malang Meningkat Signifikan
• Hari Pertama Masuk Kerja, Bupati Situbondo Pimpin Sidak OPD
• Pimpin Apel dan Halal Bihalal, Pj Bupati Probolinggo Minta Fokus Layanan Publik dan Semangat Kerja
• Pj Bupati Lumajang Tegaskan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Nuruddin juga mengaku, untuk saat ini Ketua DPC PKB Tulungagung, masih dipegang oleh tersangka. Hal ini, sesuai dengan aturan partai tentang PAW.

“Untuk PAW sendiri, sesuai aturan partai maka harus menunggu hingga putusan inkrah,” jelasnya.

Ditambahkannya, DPC PKB Tulungagung tengah menyiapkan tim bantuan hukum untuk tersangka Adib Makarim. Tim yang disiapakan, tentu akan mengawal seluruh proses hukum yang menjerat Wakil DPRD Tulungagung itu.

“Kami berupaya untuk membuat tim bantuan hukum untuk mengawal proses hukum yang berjalan,” jelas Nuruddin.

Sebagai informasi, pada 3 Agustus 2022, KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim, anggota DPRD Tulungagung Imam Kambali dan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto, sebagai tersangka dalam kasus suap APBD Tulungagung 2014-2018. (jaz/and/gie)