Sikapi Kelangkaan Pupuk di Daerah Kepulauan Sumenep, Aktivis Prokes Lakukan Audiensi dengan Komisi II DPRD

Memontum Sumenep – Kelangkaan pupuk di Kabupaten Sumenep, saat ini tengah menjadi perbincangan para petani. Khususnya, di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep.

Mensikapi kondisi itu, Perkumpulan Orang Kepulauan Sumenep (Prokes), melakukan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Audensi itu, untuk membahas mulai dari kelangkaan pupuk hingga harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut dari Prokes itu, sangat di apresiasi oleh Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi. Dirinya mengatakan, kepedulian dari Prokes dalam ikut serta mengatasi permasalahan pupuk subsidi perlu diacungkan jempol. “Saya sangat antusias atas keterbukaan teman teman kepulauan ini untuk membedah para mafia pupuk. Baik itu kios atau distributor,” jelasnya.

Menurutnya, kualitas dan kenaikan ketersediaan beras bergantung pada adanya pupuk. Karenanya, benang merah dari adanya kelangkaan pupuk subsidi itu harus segera ditemukan.

Tidak hanya kelangkaan pupuk, tambahnya, harga yang tidak sesuai HET, pun kerap ditemukan di kepulauan. Menurutnya, HET pupuk subsidi tahun ini sekitar Rp 225.000 per kuintal. “Tapi dikepulauan informasinya sampai Rp 240 ribu bahkan Rp 270 ribu per kuintal,” terangnya.

Baca juga :

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

Masdawi juga menuturkan, bahwa subsidi transportasi juga menjadi atensi untuk dilakukan analisis agar petani bisa mengetahui harga pupuk sebenarnya. “Subsidi transportasi ini sampai ke distributor atau ke kios, ini yang juga harus kita bedah,” imbuhnya.

Terpisah, menurut Ketua Prokes, Fauzi Muhfa, mengatakan kedatangan pihaknya tidak lain untuk menyampaikan beberapa temuan tentang adanya penyimpangan pupuk subsidi di kepulauan. Baik pola distribusi hingga harga yang dinilai tak sesuai HET.

“Banyak hal yang terjadi terutama di kepulauan mulai dari HET yang di luar ketentuan hingga semrawutnya pola pendistribusian,” katanya.

Selain itu, menurutnya, pihaknya juga menemukan beberapa problem yang menyebabkan harga pupuk subsidi jauh dari harga yang telah ditetapkan. “Salah satunya karena pihak kios kemudian mempihak ketigakan penebusan kepada distributor atau lebih gampangnya diatasnamakan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, stok pupuk subsidi di kepulauan saat ini juga mengalami kelangkaan mulai dari pulau Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Raas. “Meskipun dinas terkait mengatakan stok pupuk terjamin, tapi faktanya tidak demikian,” tegasnya. (dan/edo/sit)