Sukseskan Program Transmigrasi Nasional, Bupati Trenggalek Terima Penghargaan di Rakornas

Memontum Trenggalek – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah yang berkontribusi besar dalam Mendukung Program Transmigrasi. Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Trenggalek, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 di Graha Saba Pramana Kampus UGM.

Penghargaan yang diterima Mas Ipin-sapaan Bupati Trenggalek, tidak sendiri. Namun, bersama 15 Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Atas penghargaan tersebut, Mas Ipin mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat asal Trenggalek, yang ikut dalam program transmigrasi di sejumlah wilayah tujuan di seluruh penjuru Indonesia. “Ternyata beliau-beliau dianggap bertanggung jawab dan kita dianggap menjadi daerah asal yang baik. Itu karena, kebanyakan dari mereka yang para bertransmigrasi bisa sukses,” kata Bupati Arifin, Rabu (17/05/2023) siang.

Dirinya juga mengajak, agar stakeholder terkait untuk menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus mendukung program transmigrasi di Kabupaten Trenggalek. “Dengan program transmigrasi, maka diharapkan jumlah penduduk bisa merata, kesejahteraan masyarakat juga merata,” tegasnya.

Baca Juga :

• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD
• Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang di Dua Lokasi Kota Malang
• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan

Selain itu, diungkapkan suami Novita Hardiny, bahwa dalam arahan Menteri Desa PDTT, menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementerian. Seperti kepemilikan lahan komunal bagi transmigran, serta luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

“Harapannya, agar nantinya ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya, bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal. Sehingga, tidak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan,” tutur Bupati Trenggalek.

Dahulu, sambungnya, transmigrasi dijalankan dari nol dengan biaya apa adanya. Hutan harus dibongkar dengan alat sederhana, kerja keras bahkan meregang nyawa. Namun kini, pihaknya yakin dan optimis di mana ada transmigran, disitu persatuan dan kesatuan bangsa terwujud.

“Jadi dari Trenggalek ikut membangun Indonesia lewat membuka lahan di beberapa kabupaten lain di kawasan-kawasan transmigrasi. Dengan begitu, transmigrasi akan mampu menyatukan perbedaan sehingga bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI secara utuh,” paparnya. (mil/sit)