TNI Komitmen Tak Terlibat Politik Praktis, Polda Jatim Bantu Tangkal Hoax

Memontum Surabaya – Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetija Boedi menegaskan jika jajaran TNI dan Polri siap bersinergi bersama untuk mendukung terwujudnya keamanan pemilihan umum (Pemilu) pilpres dan pileg pada 17 April 2019 mendatang.

Tak hanya soal pengamanan, TNI juga berkomitmen untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Menurutnya hal ini sesuai arahan Panglima TNI terkait netralitas TNI, di antaranya tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap salah satu pasangan calon.

Selain itu, TNI tidak dilibatkan dalam rangkaian/kegiatan pilpres dan pileg dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI, serta prajurit TNI tidak memiliki hak memilih baik dalam pilpres maupun pileg.

“Sedari awal kami memang tak dilibatakan dalam hal politik dan tak diperkenankan untuk mencoblos. Karena tugas kita adalah mengamankan proses berjalannya pemilu yang damai,” katanya, usai menghadiri Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2019, di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (4/2).

Kendati demikian Kodam V Brawijaya selalu siap membantu Polda Jatim dalam melaksanakan pengamanan pemilu 2019 dengan perkuatan BKO sebanyak 2/3 dari kekuatan personil Polda Jatim, “Jumlah 2/3 ini hanya tertulisnya, tapi kami siap mengerahkan seluruh personil TNI di Jatim untuk membantu pengamanan pemilu,” urai Wisnoe.

Sedangkan Kapolda Jatim, Irjen Pol. Luki Hermawan, menekankan sinergitas antar unsur tiga pilar di semua lini sampai ke tingkat desa dalam menyikapi dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Apalagi ia melihat, saat ini Indonesia memasuki era kemajuan teknologi dan komunikasi.

“Waspadai bahaya berita palsu atau hoax yang beredar, bila tidak dinetralisir berita ini akan dipercaya masyarakat sebagai berita benar,” katanya.

Terkait pelaksanaan pemilu, Kapolda meminta jajarannya untuk menjaga netralitas agar pemilu berjalan dengan baik lancar. Selain itu, meminta jajarannya untuk memetakan daerah rawan yang berpotensi terjadinya konflik. Serta mengedepankan langkah persuasif dengan melibatkan masyarakat untuk menjadi cooling system di wilayah masing-masing.

“Mari kita jadikan rakor ini sebagai konsekuensi untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2019 di wilayah Jatim,” pungkasnya.

Sementara itu, TNI/Polri di Jatim diharapkan mampu bersinergi bersama membantu percepatan pembangunan melalui pengelolaan Kamtibmas. TNI/Polri sering melaksanakan patroli bersama mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota, serta melakukan apel bersama dan forum komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat melalui kegiatan cangkrukan. (sur/ano/yan)