Wabup Situbondo Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan bersama BPKP

Memontum Situbondo – Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, membuka pelaksanaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Pendapa Arya Situbondo, Selasa (09/07/2024) tadi. Pelaksanaan itu, mengikut sertakan sebanyak 132 kepala desa se-Kabupaten Situbondo, 17 camat dan pimpinan OPD.

Wabup Nyai Khoirani mengatakan bahwa workshop ini menjadi forum yang tepat bagi stakholder yang menangani persoalan pemerintahan desa untuk duduk bersama dan memberikan sumbangsih pemikiran demi mengaktualisasikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel serta partisipatif. Sehingga, mampu menghasilkan disiplin dalam penganggaran.

“Mengingat urgensi materi yang disampaikan, maka saya menginstruksikan kepada seluruh kepada desa yang hadir untuk mendengarkan materi dengan seksama,” kata Wabup Situbondo.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tingginya kasus yang membelit kepala desa dan perangkat, menunjukkan bahwa workshop ini perlu dilakukan. Sehingga, ada pembenahan dalam pengelolaan keuangan desa. “Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat, serta penyiapan sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang mampu mencegah tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan solusi. Sehingga dalam pelaksanaan, tidak memunculkan perkara,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa di tahun 2024 ini Pemkab Situbondo menerima alokasi dana desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar lebih Rp 89 miliar. “Dana desa yang besar ini, harapannya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai setiap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting skala desa,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Teguh Harjanto, menjelaskan bahwa workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini diselenggarakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. “Nanti masukan yang ada ini akan dibawa ke pusat. Dari isu pembangunan seperti apa, dari isu-isu terkini seperti apa. Misalnya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem sejauh mana peran desa di sana,” ujarnya. (her/sit)