Warga Pertanyakan Lambannya Penanganan Tanah Longsor Srimulyo Dampit

Malang-Memontum —Lambannya penanganan tanah longsor di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selalu dipertanyakan warga sekitar. Kondisi tersebut sangat berdampak untuk akses perekonomian warga empat desa,seperti Srimulyo, Sukodono, Sidoasri dan TambakAsri.

Apalagi, kejadian itu berlangsung selama bertahun-tahun,sampai hari ini belum ada penanganan secara komprehensifdari pemerintah.Miskari SP, tokoh masyarakat Desa Sukodono sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Malang periode lalu mengatakan, kerusakan akses jalan jurusan Dampit ini memaang sangat dikeluhkan.

Kendati demikian, kata Miskari,untuk pemerintah desa tidak bisa berbuat lebih banyak,kecuali memberi dukungan sepenuhnya program pemerintah.”Apalagi ini jalan Kabupaten kelas 2 C.Karena itu Dana Desa jelas tidak mungkin dialokasikan untuk itu selain bukan kewenangan desa pasti juga tidak akan cukup. Selain itu penanganan jalan itu harus dilakukan oleh Pemkab, bahkan harus dahulukan kajian mendalam dulu mengenai kondisi tanah dan lingkungan sehingga bisa mengambil langkah secara tepat dan mendasar, ” urai Miskari.

Miskari SP Tokoh Masyarakat Desa Sukodono. (H.Mansyur Usman/Memontum.Com)

“Jika dari kajian itu ada kesimpulan tanah dan lokasi bisa diperbaiki maka lakukan lintas sektor, jika tidak dan jalan harus dipindah ya monggo pemkab Malang  lakukan, ” terang Miskari Selasa (8/1/2019) siang.

Ditambahkan Miskari, seperti halnya jalan longsor yang terjadi selama bertahun-tahun di Desa Srimulyo, ternyata sampai hari ini belum ada penanganan serius Dinas terkait.

“Hal ini sangat berdampak bagi warga desa yang selalu beraktifitas ekonomi. Walau bisa dilalui, tetapi itu tidak nyaman, khusus untuk tamu yang berhubungan dengan desa Sukodono dan desa yang lain jadi berpikir dengan rusaknya insfratruktur tersebut, ” bebernya.

 Untuk itu pihaknya berharap, pemerintah segera ambil langkah.Toh itu sudah dilakukan, tetapi tidak fokus, karena kurangnya pemahaman kondisi riil di lapangan. Kalau toh ada peninjauan atau survei,itupun tak pernah berkelanjutan.

“Saya beberapa kali menyampaikan ke teman DPRD dan bahkan mengundang mereka datang, tetapi saya lihat tidak pernah berkelanjutan. Begitu halnya dengan dinas terkait, dengan alasan karena tanah bergerak, ” pungkasnya. (sur/oso)