Pasca OTT KPK, Rekanan dan Konsultan di Sidoarjo Paranoid

Memontum Sidoarjo – Setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo sepekan lalu, kini para rekanan (kontraktor) dan para konsultan yang ada di Sidoarjo paranoid (ketakutan). Ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Hal ini diketahui setelah KPK melaksanakan penggeledahan di kantor Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Jumat (10/1/2020) lalu, para rekanan (kontraktor) terlihat dari nomor ponsel mereka. Hingga sepekan kasus OTT itu, rata-rata masih mati.

“Semua (rekanan) paranoid (ketakutan) sejak adanya peristiwa OTT itu,” kata salah seorang rekanan ternama di Sidoarjo yang enggan disebutkan namanya ini, Selasa (14/1/2020).

PENGGELADAHAN – Tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo dengan membawa 2 koper, 2 kardus bekas mineral dan 1 boks plastik Jumat (10/01/2020)

Rata-rata rekanan yang ponselnya mati itu, mereka yang mengerjakan proyek bernilai Rp 1 miliar ke atas. Sedangkan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Rp 1 miliar tidak terlalu ketakutan (paranoid).

“Kalau saya tidak masalah. Ponsel saya 24 jam menyala. Karena setahun kemarin saya hanya dapat 1 pekerjaan saja,” ungkap kontraktor asli Sidoarjo ini.

Sementara salah seorang kontraktor mengaku sebelum OTT, dirinya sempat berada di Pendopo Delta Wibawa. Namun, karena dirinya ada agenda pengajian, maka harus meninggalkan pendopo beberapa menit sebelum OTT tim KPK yang berhasil mengamankan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Bagian ULP, Sanadjihitu Sangadji, Kepala Dinas PUBM dan SDA, Sunarti Setyaningsih (Naning) dan PPKom Dinas PUBM dan SDA, Yudhi Tetrahastoto serta dua rekanan (kontraktor). Yakni Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi.

“Beruntung sesaat sebelum kejadian (OTT) saya sudah meninggalkan pendopo,” paparnya.

Sementara Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang baru mendapatkan tugas sebagai Plt Bupati Sidoarjo mengaku bakal segera mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.

“Memang dibatasi untuk pelantikan pejabat baru. Tetapi, kan bisa diisi dengan persetujuan agar jabatannya tidak kosong terlalu lama,” pungkas Wabup Sidoarjo yang akrab dipanggil Cak Nur ini. Wan/yan