Tiga Pegawai KPK Gelar Rapat Tertutup bersama Pemkot Batu

Memontum Kota Batu – Pemkot Batu menggelar rapat tertutup bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rupatama Lantai V Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, Kamis (15/05/2023) tadi. Dimana, sampai sore sekitar pukul 15.00 WIB, rapat tersebut masih berlangsung dan awak media juga dilarang berada di Lantai V.

Berdasarkan pantauan di dalam ruangan, rapat tertutup ini dihadiri Pj Wali Kota Batu, Sekda serta 17 SKPD ditambah Kejaksaan Negeri Kota Batu, BPN dan Bank Jatim. Lalu, dari BUMN yaitu Perumdam Among Tirto dan BWR. Kemudian, dari pihak KPK dihadiri oleh tiga orang.

Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Lies Tina Purwaty, menyampaikan bahwa rapat tertutup yang diikuti oleh dinasnya tersebut sebenarnya bertujuan evaluasi yang dilakukan secara langsung oleh KPK terhadap beberapa SKPD yang ada di Pemkot Batu. “Hari ini memang dilakukan rapat tertutup. Karena ini rapat internal. Apalagi, di ruangan itu tempatnya terbatas sehingga satu kepala SKPD hanya didampingi satu orang,” terang Dyah, saat ditemui depan lift Gedung Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis (15/05/2023) sore.

Sedangkan, menurutnya, evaluasi oleh KPK adalah Monitoring Center for Prevention (MCP). Dan, mengapa harus dievaluasi, karena nilai indikator Kota Batu yang didapat KPK masih di bawah target yaitu 86,1. Sementara, yang ditargetkan KPK harus mencapai 87.

“Ya, kalau di bawah target berarti harus dioptimalkan kinerjanya,” ujarnya.

Baca juga :

• Layanan Transformasi Publik Via BTS, Pemkot Malang Siapkan Kajian
• Evaluasi Kinerja Triwulan Tiga Pj Wali Kota Malang Tuai Apresiasi Tinggi Tim Evaluator Itjen Kemendagri
• Penyedia Sarpras Ramah Kelompok Rentan, Polresta Malang Kota Raih Penghargaan dari Kapolri
• Pj Wali Kota Malang Serap Aspirasi Sopir Angkot melalui Program Ngangkut
• PPDB Ditutup, Disdikbud Bengkulu Bantu Distribusikan Pengalihan Sekolah Siswa ke Lokasi Dekat Rumah

Salah satu SKPD yang dievaluasi, jelasnya, adalah Bapenda yang selama ini dipimpinnya. Diakui Dyah, sebenarnya capaian pendapatan pajak sudah maksimal dari tahun sebelumnya. Tetapi, orang melihat berdasarkan potensi yang masih tinggi.

“Terhitung 1 Januari 2023 sampai 12 Mei 2023, realisasi pajak pendapatan Rp 69,6 miliar kalau prosentasenya mencapai 32,59 persen. Sementara, targetnya Rp 213 miliar. Jadi, ini masih panjang,” tuturnya.

Mengenai rapat evaluasi terhadap SKPD yang dilakukan oleh KPK secara tertutup ini, tegasnya, sebenarnya rutin dilakukan sejak November 2022 lalu. “Ini evaluasi rutin. Kemarin, November 2022 sudah dilakukan evaluasi. Nah, yang menjadi sorotan saat evaluasi November 2022 lalu apa sudah ditindaklanjuti pada triwulan satu. Hari inilah kami dievaluasi,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang peserta rapat menyebutkan tidak mencapainya angka indikator MCP, yang dibahas hari ini ada tiga SKPD. Diantaranya, BKPSDM terkait peningkatan kinerja SDM, kemudian Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait aset yang belum selesainya masalah sertifikat lalu Bapenda mengenai optimalisasi pajak.

“Yang saya ketahui tiga SKPD yang dievaluasi KPK. Yaitu, BKPSDM, Bapenda dan BKAD serta 14 SKPD lain. Saya berharap, Kota Batu bisa memenuhi target yang diinginkan KPK,” tegasnya. (put/sit)