Pilkada Kabupaten Malang, Siapa Kawan, Siapa Lawan….?

Sedikit terobati rasa penasaran masyarakat Kabupaten Malang, siapa bakal calon Bupati Malang. Penasaran? Itu wajar. Pasalnya, KPU Kabupaten Malang telah menetapkan tahapan pilkada, namun belum nongol satu pun bakal calon yang muncul. Hingga kemarin, DPP PDI Perjuangan mengundang calon kepala daerah dan melakukan penyampaian tahap I nama-nama yang mendapat rekomendasi DPP sebagai calon kepala daerah dan wakilnya.

Ada 4 kabupaten di Jatim, yaitu Ngawi, Sumenep, Malang dan Lamongan yang calon bupatinya mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Posisi PDI Perjuangan saat ini, sedang menjadi fokus perhatian masyarakat.

Masyarakat menunggu langkah strategis apa yang diambil PDI Perjuangan. Apalagi pelaku politik, baik tingkat nasional, regional maupun tingkat kampung (baca: botoh). Sebagai partai pemenang pemilu dan pengusung presiden, sudah barang tentu PDI Perjuangan merupakan mesin politik paket komplit.

Saat ini pun, PDI Perjuangan untuk Pilkada di Jatim baru menerbitkan rekomendasi di 4 kabupaten, bahkan Surabaya saja belum. Apalagi kabupaten/kota lainnya. Dilepas? Gak mungkinlah. Lalu? Inilah strategi.

Sekian hari lalu, saya bertemu dengan Bapilu PDIP Kabupaten Malang, Santoko. Sempat diskusi singkat soal pilkada. Pertanyaan saya sederhana, siapa calon yang diusung PDIP? Santoko, saat itu malah curhat. Karena setiap ketemu wartawan, selalu ditanya itu. Dan, dia tidak bisa memberikan kepastian, karena rekomendasi calon kepala daerah adalah wewenang DPP.

Belum ada seminggu saya bertemu Santoko, beredar pdf softfile undangan DPP PDI Perjuangan ke calon kepala daerah. (Baca: https://kabupatenmalang.memontum.com/2352-pilkada-kabupaten-malang-2020-pdi-p-jatuhkan-rekom-untuk-sanusi-didik).

Sanusi-Didik, bukan orang baru. Sanusi adalah politikus murni. Terbukti ketika dia mendapat kepastian tidak lagi diusung PKB, Sanusi bergerak cepat merapat ke PDI Perjuangan. Padahal saat itu, Sri Untari, kader asli PDIP juga mengikuti penjaringan bakal calon bersama lainnya.

Didik Gatot Subroto, juga tidak asing lagi. Mantan Kades Tunjungtirto, Kecamatan Singosari ini, massa grassroot nya cukup kuat dan solid. Namun, rekomendasi ini membawa konsekuensi politis bagi mereka.

Didik harus sudah mundur sebagai anggota/ketua dewan kabupaten, saat namanya ditetapkan KPU Kab Malang sebagai calon bupati. Lain halnya dengan Sanusi. Dia cukup menonaktifkan diri dari jabatan Bupati Malang.

Nah, saat ini setidaknya sudah ada gambaran siapa bakal calon bupati Malang. Saya yakin, bahwa saat ini sudah ada lobi politik, pemetaan, penyiapan tim hingga lingkungan di sekitar kita. Saling mengukur kekuatan, tim kampanye sudah mulai konsolidasi. Tim survey dan konsultasi politik menyusun analisa.

Untuk mengusung calon bupati Malang, PDIP tak perlu koalisi. Karena saat ini sudah punya 15 kursi, sedangkan regulasi menetapkan calon bupati diusung partai yang minimal punya 10 kursi di dewan kab Malang. Jika PDIP tak berkoalisi, dimungkinkan partai lain yang memiliki 10 kursi akan mengusung calonnya sendiri.

Masih ada 35 kursi. Artinya, masih bisa muncul 3 pasangan calon lagi. Itu pun masih ada 5 kelebihan kursi. Ini tidak boleh disia-siakan. Karena kursi di dewan adalah konversi dari suara rakyat. Maka masing-masing kursi punya peluang yang sama kuatnya. Peluang menjadi kawan atau lawan, peluang jatuh atau dijatuhkan. (*)

Penulis:
Januar Triwahyudi
Pemred Memontum.com
Praktisi Penyelenggara Pemilu 2008/2010, 2013/2015, 2018/2019