Bondowoso
Bupati Bondowoso Ingatkan Pimpinan OPD untuk Saling Koordinasi dan Bukan Saling Jegal
![Bupati Bondowoso Ingatkan Pimpinan OPD untuk Saling Koordinasi dan Bukan Saling Jegal](https://memontum.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-06-at-17.09.20-e1649240310859.jpeg)
Memontum Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, untuk kali pertama selama 2022, menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Pendopo, Rabu (06/04/2022) tadi. Dalam Rakor program Pemkab Bondowoso dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bondowoso itu, Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, menekankan kepada seluruh OPD agar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan terus dipacu. Sehingga, akan menghasilkan suatu karya atau inovasi yang maksimal.
“Agar seluruh program berhasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, maka antar OPD harus bersinergi dan koordinasi. Jangan saling menghambat dan saling menjegal,” tegas Kyai Salwa.
Dirinya mencontohkan, misalkan dalam menanggulangi kemiskinan. Jangan hanya ditumpukan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, sebagai leading sektor. Tetapi, OPD lain seperti Diskoperindag dan OPD terkait, harus melibatkan diri.
Baca juga:
- RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo Bersiap Tambah Layanan Penyakit Kanker
- Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Buring, Penataan Parkir Jadi Evaluasi Dishub Kota Malang
- Pembentukan Pimpinan DPRD Kota Malang, Baru Satu Parpol Pastikan Nama
- Hari UMKM Nasional, Bupati Jember Raih Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM
- Gempa Dangkal Kekuatan Magnitudo 4,9 Goyang Bali
Ditambahkannya, dalam menekan angka pengangguran di Bondowoso, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Sastu Pintu dan Naker, tidak bisa bekerja sendiri. Harus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan OPD lainnya.
Pada triwulan pertama atau Januari hingga Maret, tambahnya, kinerja OPD dinilai lamban. Oleh karena itu, pada triwulan ke dua, harus digenjot. Sekretaris Daerah sebagai koordinator OPD, harus memaksimalkan koordinasi antar OPD.
“Pada kwartal pertama ini, OPD hanya menjalankan APBD pada belanja rutin. Maka, pada kwartal kedua, pengadaan barang dan jasa harus digerakkan lebih masif,” ujarnya.
Sehingga, kata mantan Wakil Bupati dua priode ini, pembangunan fisik bisa dijalankan lebih banyak dan masyarakat dapat menerima manfaatnya. Penggunaan produk dalam negeri, juga harus lebih diutamakan.
Ditambahkannya, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, kita wajib menyukseskan program nasional ‘Bangga Buatan Indonesia’. (zen/sit)