PAD Tak Capai Target, Komisi II DPRD Trenggalek Ingatkan Sudah Tidak Terima Retorika Alasan

Memontum Trenggalek – Usai libur Lebaran 1443 H tahun 2022, Komisi II DPRD Trenggalek menggelar rapat perdana bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di kota Keripik Tempe.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan rapat kerja ini bertujuan untuk evaluasi para OPD penghasil PAD. “Mengingat kita akan menyelesaikan semester pertama di tahun ini terkait PAD. Maka hari ini kita panggil semua OPD penghasil untuk dilakukan evaluasi, apakah tingkat pendapatan nya sudah tercapai atau baru mencapai berapa persen,” ungkapnya, Jumat (13/05/2022) sore.

Alhasil, pihaknya menemukan jika di Mei ini, sejumlah OPD penghasil masih belum mencapai targetnya. Dan hanya dikisaran dibawah 30 persen dari target yang ditentukan. “Oleh sebab itu, kami meminta kepada OPD penghasil dan Bakeuda untuk betul-betul meningkatkan kinerjanya. Khususnya petugas pungut agar didorong untuk lebih sportif, disiplin dan lebih bekerja keras agar tagetnya bisa tercapai sampai di akhir tahun 2022,” imbuhnya.

Disinggung terkait kendala menurunnya nilai PAD tahun ini, Obeng-sapaan akrabnya, menyebut ada beberapa alasan. Akan tetapi, alasan itu dianggap Komisi II belum bisa diterima secara utuh.

“Dari beberapa alasan yang disampaikan ke Komisi II itu belum masuk di akal sehat. Artinya, mulai bulan Januari sampai April kemarin seharusnya target sudah bisa terlihat minimal 35 persen. Jadi kinerja mereka betul-betul serius, tapi ini masih dibawah 30 persen,” tegas Obeng.

Baca juga :

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

Hal ini, terangnya, yang menjadi catatan Komisi II kepada masing-masing OPD dan Bakeuda. Untuk menertibkan dan memberi support kepada petugas pungut yang ada dilapangan.

Bahkan, hampir seluruh OPD mitranya, nilai PAD yang dihasilkan masih di bawah 3,5 persen saja. Politisi Partai Demokrat ini menilai jika secara umum OPD kurang memiliki semangat untuk lebih memaksimalkan kinerjanya.

“Kita berharap pemantauan dan pembinaan serta pengawasan dari masing-masing OPD. Terlebih, Kepala Dinas harus bertanggung untuk serius memantau anak buahnya yang ada di lapangan untuk lebih sportif dan bekerja keras karena pemerintah daerah sudah memberikan sesuai yang diinginkan,” jelasnya.

Mugiyanto menegaskan, jika pihaknya juga hanya menuntut hak yang seharusnya. Akan tetapi, tanggung jawab ASN maupun petugas yang ada di lapangan juga harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar sejalan dengan tupoksi masing-masing. Sehingga ASN maupun petugas tidak seenaknya membuat retorika alasan saat target nantinya tidak bisa tercapai.

“Kalau di semester pertama model yang diterapkan masih seperti ini dan tetap dipertahankan, tentu kecil kemungkinan target kita di tahun ini bisa tidak tercapai. Makanya, ke depan kita akan melakukan rapat-rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk mendorong OPD penghasil agar bekerja lebih maksimal. Dan jika target masih tidak terpenuhi, Komisi II sudah tidak mau mendengar retorika alasan dari masing-masing OPD,” papar Mugiyanto. (mil/sit)