Bapenda Kota Malang Bakal Lakukan Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2023

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, di tahun 2023 akan melakukan penyesuaian besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPBB). Tentunya, hal itu didasari oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Kepala Bapenda, Handi Priyanto, menyampaikan jika sesuai dengan Perda tersebut, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. “Hampir seluruh wilayah Kota Malang mengikuti perkembangan harga property yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, setelah pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga dilakukan penyesuaian di beberapa objek PBB saja,” ucap Handi, Selasa (27/12/2022) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, jika penyesuaian NJOP di tahun 2023 mendatang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Baca juga :

• Hormati Leluhur, Masyarakat Suku Tengger Gelar Tradisi Nyadran
• Webinar di Jombang, Kemenkominfo Ajak Pelajar Jadi Warganet yang Cakap, Beretika dan Berdaya
• Ratusan Pelari Partisipasi di Gelaran Malang Night Run 2024
• Hadiri Penutupan Program PKKMB Stikes Banyuwangi, Bupati Ipuk Beri Pesan Penting
• Dorong Budidaya Udang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, Pemkab Banyuwangi Gelar Shrimp Festival

“Penyesuaian NJOP tahun 2023 tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Karena sesuai dengan ketentuan, Perda Kota Malang Nomor 11 tahun 2011 pasal 24 ayat 2 huruf f, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 2 huruf b,” jelasnya.

Karena itu, Bapenda Kota Malang akan memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar kenaikan PBB yang tertuang. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 15 tahun 2013, Pasal 20 ayat 2.

“Penyesuaian NJOP PBB ini meski tidak berdampak pada pembayaran PBB namun akan berdampak pada penerimaan pajak dari sektor BPHTB,” tegasnya.

Tentu dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dari sektor BPHTB tersebut, akan menambah dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. “Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tengah melakukan persiapan untuk cetak masal PBB tahun 2023 yang akan didistribusikan pada awal tahun 2023,” imbuhnya. (rsy/sit)