Cegah Jual Beli Jabatan, Pemkab Malang Selenggarakan Sosialisasi Anti Korupsi

Memontum Malang – Minimalisir tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Malang selenggarakan ‘Sosialisasi Antikorupsi, Tingkatkan Integritas, Berantas Tuntas Jual Beli Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang’, yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (17/01/2023) pagi.

Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, yang hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah memberikan kesempatan bagi seluruh pejabat dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, untuk ‘ngangsu kaweruh’ upaya pencegahan tindak pidana korupsi berupa jual beli jabatan. Termasuk, juga peningkatan integritas dan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Dijelaskan, bahwa ASN sudah sepatutnya memiliki sikap antikorupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, nilai-nilai integritas mutlak harus dimiliki oleh para ASN agar terhindar dari godaan korupsi. Ada dua peran ASN dalam perkara korupsi, yaitu sebagai objek yang diberantas karena korupsi atau sebagai objek pemberantas korupsi.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Malang menekankan tentang pemberantasan jual beli jabatan. Dimana, bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baru dalam lingkup birokrasi. Hal tersebut mencuat, sejak sistem otonomi daerah diterapkan. Imbasnya, integritas sebagai pejabat birokrasi dan pelayan publik pun dipertaruhkan.

Pengangkatan jabatan atau promosi pegawai, tambahnya, haruslah berpegang pada profesionalitas dan prestasi yang berhasil dicapai oleh pegawai, serta kompetensi dan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Baca juga :

• Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman dari Menteri PUPR
• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan
• Pj Bupati Teguh Buka Gelaran Seminar Kebangsaan di Jombang Fest 2024
• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat

Adapun dampak yang lebih serius dari ketidaksesuaian mekanisme birokrasi tersebut, diantaranya banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pembiaran, juga aktivitas maladministrasi lainnya di dalam menjalankan roda pemerintahan. “Selama ini, Pemerintah Kabupaten Malang sendiri terus berkomitmen untuk menjalankan roda birokrasi dan pelayanan yang transparan. Secara konsisten, komitmen tersebut terus kami tingkatkan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Anugerah Meritokrasi KASN dengan predikat baik pada 8 Desember 2022 lalu,” jelasnya.

Pencapaian tersebut, merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penataan Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya mencakup proses penempatan dan penjaringan para pejabat, juga pegawai di lingkungan Pemkab Malang.

Hal tersebut, sekaligus menjadi pendorong dalam melaksanakan tugas-tugas birokrasi yang secara spesifik mengacu pada Sistem Merit, sebagai bagian dari agenda pembangunan pada sektor peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. “Pencapaian itu juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, telah menjalankan sistem pemerintahan yang profesional, terintegrasi, berkinerja tinggi, mampu melayani publik dengan baik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara,” kata Wabup Malang.

Kegiatan itu, dihadiri oleh Asisten Komisioner KASN, Sumardi, Analis Kebijakan KASN, Inspektur Kabupaten Malang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Malang, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Camat dan Sekcam se Kabupaten Malang juga turut hadir secara langsung maupun virtual. (pro/gie)