Tinjau Pembangunan Tiga Proyek Prioritas Infrastruktur, Komisi V DPR RI Minta Mitra Kerja Dukungan Anggaran untuk Blitar

Memontum Blitar – Sebanyak 21  anggota Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Kabupaten Blitar, Kamis (02/02/2023) kemarin. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, mitra kerja Komisi V DPR RI, diantaranya dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Dalam kunjungannya itu, rombongan Komisi V DPR RI disambut langsung Plh Bupati Blitar, Rahmat Santoso beserta Sekda Kabupaten Blitar, Izul Mahrom dan jajaran kepala OPD Pemkab Blitar hingga Forkopimda. Sementara kunjungan Komisi V DPR RI bersama Plh Bupati Blitar, diprioritaskan pembangunan tiga proyek infrastruktur di Kabupaten Blitar, yang bisa mempengaruhi ekonomi nasional. Tiga proyek prioritas tersebut, yaitu pembangunan jembatan untuk pelurusan jalan di Kali Legi, pembangunan kembali Pasar Kesamben dan peningkatan kelas Jalan Brongkos-Ngembul di Kecamatan Binangun.

Plh Bupati Blitar, Rahmat Santoso, mengatakan bahwa dari tiga proyek prioritas yang disampaikan Komisi V DPR RI, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah peningkatan kelas Jalan Brongkos-Ngembul. Karena, sudah berkali-kali terjadi gejolak di masyarakat.

“Di sana ada pabrik gula yang merupakan bagian dari obyek vital nasional. Yaitu, terkait dengan kebutuhan bahan pangan nasional yaitu gula. Maka, perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Plh Bupati Rahmat Santoso, Jumat (03/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Rahmat Santoso menyampaikan, bahwa Pemkab Blitar berterima kasih atas respon dari Komisi V DPR RI, terutama masalah infrastruktur, termasuk di Blitar Selatan. “Mulai jembatan untuk pelurusan jalan di Kali Legi, yang tinggal pembebasan lahan. Kemudian, Pasar Kesamben yang semula direncanakan 1 lantai, tapi malah ditawarkan lebih. Serta terakhir, peningkatan kelas jalan di Rejoso, yang memang harus dilakukan untuk mendukung pabrik gula yang memenuhi kebutuhan gula nasional,” tambahnya.

Baca juga:

• Pisah Sambut Presiden RI di Istana Merdeka dari Jokowi ke Prabowo Subianto
• Pengajian Ikatan Haji Muslimat Kota Malang Solid Dukung Abah Anton-Dimyati
• Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Swasembada Pangan dan Energi untuk Rakyat Indonesia
• Lagi..Kawanan Maling Lumajang Bobol Kandang Milik Warga Kedungjajang dan Sikat Dua Ekor Sapi
• Presiden Prabowo Ajak Elemen Bangsa Bangun Indonesia dengan Hormati Perbedaan dan Kerja Sama

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyampaikan bahwa sesuai hasil Kunker Spesifik di Kabupaten Blitar, pihaknya telah melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada. Yaitu mulai jembatan, pasar yang terbakar dan jalan yang rusak. “Selain meninjau infrastruktur, kami juga menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, mengenai apa yang dibutuhkan di bidang infrastruktur dan transportasi di daerah ini,” jelas Roberth Rouw.

Lebih lanjut anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem ini menjelaskan, Kunker ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari pelaksanaan APBN. “Kunfik (kunjungan kerja spesifik) ini merupakan bagian pelaksanaan fungsi pengawasan. Apa yang telah dilaksanakan oleh mitra Komisi V, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan,” urainya.

Pimpinan rombongan Kunfik Komisi V DPR RI dari Dapil Papua, ini menegaskan bahwa selama meninjau lokasi infrastruktur jalan dan Pasar Kesamben yang terbakar beberapa waktu lalu, pihaknya melihat bahwa Kabupaten Blitar, membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. “Oleh karena itu, kami minta agar Kementerian PUPR dan Perhubungan segera berkoordinasi dengan Pemkab Blitar,” tegasnya.

Roberth menjelaskan, berdasarkan masukan dan aspirasi dari Pemkab Blitar, yaitu agar permasalahan di Blitar dapat segera teratasi. Terutama, masalah insfrastruktur dan transportasi, demi kelayakan serta keselamatan.

“Perlu diketahui, pemerintah pusat akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres), untuk mempercepat pembangunan jalan di daerah. Sebagai amanat dari UU No 2 Tahun 2022, tentang jalan, dimana terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait pengambilan pelaksanaan urusan pembangunan jalan di daerah oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Dengan adanya Inpres tersebut, pihaknya optimis kebutuhan infastruktur di sektor jalan, yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dapat semakin baik dan layak untuk mobilitas masyarakat.

“Setelah Inpres tersebut disahkan oleh presiden, maka kami minta agar Pemkab Blitar dan Dirjen Bina Marga PUPR dapat berkoordinasi untuk penanganan ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas,” imbuhnya.

Hasil dari Kunker Spesifik ini, ujarnya, akan dilaporkan dalam rapat komisi serta dijadikan bahan dalam rapat kerja bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, untuk dibahas dan ditentukan tindaklanjutnya. “Kami akan sangat berdosa pada pemimpin bangsa ini jika tidak bisa membangun di tanah Proklamator Bung Karno,” tegasnya.

Disebutkannya, sesuai hasil paparan dari Pemkab Blitar mengenai tiga proyek prioritas tersebut, memang harus ada dukungan dari pemerintah pusat. “Karena Pemkab memang tidak mampu untuk membiayai. Apalagi ini berdampak pada perekonomian nasional yaitu kebutuhan gula,” ujarnya. (jar/gie)