Komisi I DPRD Trenggalek Kembali Pertanyakan Kesombongan Jabatan di Beberapa Eselon

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Trenggalek gelar rapat kerja bersama eksekutif guna menindaklanjuti pengisian kekosongan Jabatan Tinggi Pratama (JPT), Eselon III dan IV.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengundang eksekutif dalam rangka menanyakan kelanjutan pengisian jabatan yang masih kosong setelah kemarin sudah terisi untuk pejabat Eselon II dilantik sebanyak tujuh jabatan. Sedangkan, ada empat lainnya masih kosong.

“Kemarin Bupati Trenggalek baru melantik tujuh pejabat Eselon II dan masih menyisakan empat jabatan yang belum terisi. Empat jabatan itu adalah Kepala Dinas Dukcapil, Satpol PP, Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan SDM serta Dinsos P3A,” ungkap Alwi saat dikonfirmasi, Rabu (07/06/2023) siang.

Dikatakan Politisi PKS ini, terkait pengisian jabatan Kepala Dinas di Dukcapil saat ini masih menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sedang untuk kantor Satpol PP, Kepala Dinasnya harus mempunyai sertifikat penyidik PNS.

Bacanjuga:

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

“Sambil menyiapkan sesuatunya kemungkinan Dinas Dukcapil dan Dinas Satpol PP yang akan terisi terlebih dahulu karena tinggal menunggu rekomendasi,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut, jika dua jabatan Eselon II, yakni Dinas Dukcapil dan Dinas Satpol PP sudah terisi. Maka eselon dibawahnya akan mengikuti. Jika rekomendasinya pada Juni mendatang turun, maka eselon lainnya akan segera diisi.

Alwi mendorong, agar kekosongan jabatan tersebut segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. “Kalau ada kekosongan dibeberapa titik, tentu ada yang tidak berfungsi. Sementara dengan terisinya kekosongan jabatan tersebut, tentu saja pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Sedangkan kalau mau dirampingkan, ya dirampingkan saja.Tapi jangan jabatannya yang dikosongkan,” sambungnya.

Selanjutnya, dirinua menegaskan tentang gaji PNS yang dianggarkan di tahun 2023 dihitung semua jabatan terisi. Padahal prakteknya, masih ada jabatan-jabatan yang kosong. Sehingga, tunjangan itu tentunya berbeda.

“Kita minta untuk dihitung dari kekosongan tersebut berapa silpa-nya. Sehingga, bisa dialihkan ke pos yang lebih penting,” terangnya. (mil/sit)