Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan JDIH Terbaik SeJatim

Memontum Banyuwangi – Komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat, mendapatkan apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apresiasi itu, berupa penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik se-Jawa Timur. Sementara penghargaan sendiri, diserahkan pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (01/06/2024) tadi.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan pada dua kategori. Yakni, sebagai Pengelola JDIH Terbaik I kategori kabupaten dan kota. Serta, Pengelola JDIH Terbaik I kategori Sekretariat DPRD kabupaten dan kota. Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi, MY Bramuda.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam kesempatan itu mengaku bersyukur dengan sistem informasi produk hukum yang dikelola Banyuwangi, yang diapresiasi positif oleh Pemprov Jatim. “Ini adalah pelecut agar kita ke depan terus lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya terkait pelayanan informasi produk hukum,” kata Bupati Ipuk.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, MY Bramuda, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas tujuh aspek dan 32 indikator. Tujuh aspek itu, meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi dan pengembangan JDIH.

“Nilai Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian,” kata Bramuda.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya, inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. Sebuah kanal khusus yang disediakan bagi masyarakat untuk menyalurkan kritik, saran dan aspirasinya terkait semua produk hukum daerah.

Selain itu, Website JDIH Banyuwangi telah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligent (AI). Sehingga, masyarakat dapat melakukan tanya jawab langsung melalui website terkait informasi produk hukum daerah.

Ada juga Program JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi (Jiwa Raga). Inovasi ini memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat (offline/online) terkait isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat.

“Selain sebagai bahan pengajaran, inovasi ini juga menjadi media sosialisasi seluruh kebijakan daerah. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui apa saja program-program yang tengah dan akan dilakukan pemerintah daerah,” ujar Bramuda.

Banyuwangi juga memiliki perpustakaan hukum digital, yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat Pojok JDIH hingga di desa-desa, hingga berkolaborasi bersama sejumlah instansi terkait. Diantaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi dan sejumlah perguruan tinggi. Diketahui, JDIH Banyuwangi selama empat tahun beruntun sejak 2020-2023 telah dinobatkan sebagai yang terbaik tingkat nasional oleh Kemenkumham RI. (kom/gie)