Kota Malang

Dishub Kota Malang Rencanakan Transportasi Publik BTS untuk Jangkau Non Angkutan Umum

Diterbitkan

-

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Transportasi publik dengan skema Buy The Service (BTS) yang akan diterapkan di Kota Malang, terus berproses. Saat ini, progres itu tengah dirancang agar tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau pun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa secara administrasi rencana tersebut sudah diajukan pada Kementerian Perhubungan. “Secara administrasi sudah kita mengajukan ke kementerian. Namun, kami juga diminta mencari solusi yang tidak sepenuhnya mengandalkan APBN. Sehingga, opsi itu adalah dengan memanfaatkan CSR atau kerja sama dengan pihak swasta untuk pendanaan BTS ini,” kata Jaya-sapaannya, Jumat (22/11/2024) tadi. 

Jaya juga menyampaikan, bahwa BTS dirancang untuk menjangkau wilayah yang selama ini sulit mengakses angkutan umum. Seperti, beberapa perkampungan dan area mahasiswa. Sementara untuk rute yang sudah dirancang, itu meliputi enam lokasi utama, termasuk kawasan Sawojajar dan daerah yang lebih terpencil.

Baca juga :

Advertisement

“Di daerah seperti Sawojajar yang hanya terlayani Angkot, itukan biasanya hanya di jalan utama, seperti Danau Toba. Sementara untuk wilayah dalam seperti Danau Maninjau, itu belum terjangkau. Sehingga, banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk anggaran operasional BTS diproyeksikan mencapai Rp 10 miliar pertahun untuk operasional penuh, termasuk biaya bahan bakar, gaji sopir dan pemeliharaan. Pada tahap awal, jumlah armada direncanakan tidak lebih dari 25 unit. 

“Di negara maju, layanan BTS biasanya dibiayai pemerintah dengan subsidi penuh. Di tahun pertama, penumpang digratiskan. Tahun kedua, tarif bisa disubsidi, misalnya dari Rp 5.000 menjadi Rp 1.000 saja,” imbuhnya. 

Rencana ini, menurutnya masih belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2025. Karena masih akan menyelesaikan beberapa prioritas lain, sehingga kemungkinan baru dapar terealisasi setelah ada strategi pendanaan yang lebih optimal. (rsy/sit)

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas