Libatkan BPS, Pemkab Banyuwangi Gelar Forum Satu Data Kabupaten

Memontum Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten Banyuwangi yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Kamis (21/11/2024) tadi. Langkah yang dilakukan ini, sebagai salah satu upaya Pemkab Banyuwangi dalam pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai langkah strategis menciptakan tata kelola data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asisten Administrasi dan Pembangunan, Choiril Ustadi, berharap dengan adanya forum ini mampu memperoleh langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola data yang berkualitas di lingkungan Pemkab. Melalui data yang kuat dan terintegrasi, maka akan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan data pemerintahan. Termasuk, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, mengurangi duplikasi data antar instansi dan mendorong kolaborasi serta inovasi.

“Berbagai capaian yang diraih oleh Banyuwangi, seperti penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi makro yang berjalan positif, semuanya berawal dari basis data yang akurat untuk melaksanakan berbagai program intervensi,” kata Ustadi.

Dirinya juga menambahkan, melalui forum ini diharapkan Pembina Data dan Walidata serta OPD selaku produsen data dapat menyelaraskan program antar sektor dan kegiatan dengan penyajian data yang lebih akurat dan akuntabel. Apalagi, berdasarkan hasil desk ketersediaan daftar data dalam beberapa waktu lalu, Banyuwangi telah berhasil menginventarisir sebanyak 5.400 data statistik sektoral dan 50 data spasial dari berbagai sektor baik itu dari OPD maupun dari instansi vertikal.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Diskominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, mengatakan bahwa data bukan lagi sekadar kumpulan angka atau laporan statistik, melainkan aset strategis yang menentukan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan di daerah. “Kami sering berkonsultasi dengan BPS karena data yang kami koleksi harus memenuhi kaidah statistik. Bahkan banyak program yang kita rancang merupakan hasil konsultasi dan meminta rekomendasi ke BPS dalam perencanaannya,” kata Kadiskominfo.

Budi menambahkan, dalam tata kelola data menuju satu data, pemerintah juga telah mempermudah akses OPD dalam penyempurnaan data melalui satudata.banyuwangikab.go.id. Dimana sampai saat ini telah dimanfaatkan dan terkumpul sebanyak 1.333 dataset.

“Karena prinsipnya, data mudah diakses tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, data tadi bisa kita petakan di setiap desa atau kelurahan,” tambahnya.

Kepala BPS Banyuwangi, Hermanto, menambahkan bahwa pihaknya terus mendukung upaya Pemkab terhadap aktualisasi Satu Data Banyuwangi. Dirinya berharap, dengan saling melengkapi, maka BPS dapat membantu Pemkab dalam memaksimalkan penyajian data sesuai dengan prinsip Satu Data.

“Dengan kolaborasi bersama kita berharap peningkatan kualitas dan integrasi Satu Data Banyuwangi bisa terwujud,” tambahnya. (kom/bwi/gie)