Bangun Ekosistem Sosial Transparan, Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Aktif Awasi Bansos

Memontum Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekosistem sosial yang lebih adil, transparan dan partisipatif. Hal ini, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran, ketika melakukan dialog terbuka bersama pilar-pilar sosial sekaligus menerima kunjungan Menteri Sosial di Pendopo Arya Wiraraja, Jumat (30/05/2025) tadi.

Dalam momen itu, Bunda Indah menyoroti urgensi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penyaluran seluruh program bansos, baik dari pusat, provinsi maupun daerah. Dirinya menyebut, bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus berangkat dari satu basis data yang valid, akurat dan dinamis.

“Kami dan Gus Menteri sepakat bahwa pengentasan kemiskinan harus berbasis pada satu data. Tapi yang juga penting, data itu harus terus divalidasi agar tetap relevan dengan realitas lapangan,” jelasnya.

Namun demikian, Bupati Lumajang secara terbuka mengkritisi bahwa DTSEN yang saat ini digunakan masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dirinya menyampaikan aspirasi daerah agar diberikan ruang verifikasi secara berkala.

Baca juga :

Respons cepat datang dari Menteri Sosial, yang menyetujui mekanisme validasi setiap tiga bulan sekali, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran dan koreksi data. Kebijakan ini menjadi langkah maju dalam memastikan keadilan distribusi program sosial.

Lebih dari sekadar urusan teknis, Bunda Indah mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas sosial. Melalui kanal pengaduan seperti aplikasi ‘Sambat Bunda’, warga bisa melaporkan temuan di lapangan, termasuk jika ada individu yang tidak layak namun tercatat sebagai penerima bantuan.

“Partisipasi masyarakat adalah kekuatan utama dalam membangun sistem yang bersih. Laporkan, kami akan cek langsung. Kita jaga sama-sama agar yang berhak, benar-benar mendapatkan haknya,” ujarnya.

Langkah ini, imbuhnya, mencerminkan transformasi kepemimpinan daerah yang tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga membangun ruang kolaborasi antara pemerintah dan rakyat. Di tengah upaya mengatasi tantangan kemiskinan, Lumajang menunjukkan bahwa transparansi dan keterlibatan publik adalah kunci utama keberhasilan reformasi sosial. (kom/adi/sit)