Program 3 Juta Rumah, Disnaker PMPTSP Kota Malang Gratiskan PBG dan BPHTB untuk MBR

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), memastikan dukungan penuh terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satunya, dengan membebaskan biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) alias nol rupiah.

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan bahwa mekanisme perizinan program tersebut pada dasarnya sama dengan pembangunan rumah pada umumnya. Hanya saja, yang membedakan adalah kebijakan retribusi yang digratiskan.

“Kalau untuk MBR, benar-benar nol rupiah PBG-nya. Termasuk BPHTB juga nol rupiah. Saat ini sudah hampir 120 dokumen perizinan PBG yang saya tandatangani dan sekitar 40-60 di antaranya berasal dari MBR. Kebanyakan lokasinya di daerah Wonokoyo, atas GOR Ken Arok,” jelas Arif, Jumat (03/10/2025) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, program tersebut menyasar MBR dengan kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan terbatas, status sudah menikah atau belum, serta keterangan resmi sebagai masyarakat kurang mampu. Harga rumah yang ditawarkan dalam skema subsidi tersebut maksimal di bawah Rp 180 juta per unit, dengan tipe bangunan 30–32 dan luas tanah minimal 60 meter persegi.

“Di lapangan, biasanya pengembang menyediakan rumah subsidi di bagian belakang kompleks. Sementara rumah bagian depan tetap komersial dengan BPHTB normal,” tambahnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan, bahwa ada sekitar empat hingga lima pengembang yang aktif menyediakan rumah subsidi di wilayah Kota Malang, terutama di kawasan Sukun dan Kedungkandang. Dua wilayah itu, dipilih karena harga tanah masih relatif terjangkau dibandingkan Kecamatan Blimbing atau Lowokwaru.

“Kalau melihat tren pengajuan, sampai akhir tahun ini kami perkirakan bisa ada sekitar 200 pemohon PBG rumah subsidi,” imbuhnya. (rsy/sit)