TKD 2026 Terjadi Penurunan, Wawali Kota Malang Ungkap Tak Pengaruhi Isu Penurunan Stunting

Memontum Kota Malang – Penurunan angka stunting di Kota Malang tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, meski pada tahun 2026 mendatang terjadi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu, disampaikan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Selasa (09/12/2025) tadi.

Pria yang akrab disapa Ali, itu menegaskan bahwa isu stunting tidak akan terdampak signifikan meski terjadi penyusutan anggaran. Dirinya menyebut, Kota Malang memiliki lebih dari 2 ribu anak yang masuk kategori potensi stunting. Sehingga, intervensi tetap harus dijalankan secara penuh.

“Stunting ini menjadi prioritas kami (Pemkot, red). Ada 2 ribu sekian, anak yang punya potensi stunting dan itu fokus kami. Kalaupun ada efisiensi, kami akan lari pada CSR,” ujar Wawali Ali.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Malang turut menggandeng berbagai elemen, mulai dari HIPMI Kota Malang, akademisi, hingga fakultas kesehatan dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka akan dilibatkan dalam pendampingan, intervensi gizi, hingga penyusunan strategi penuntasan stunting.

“Harapannya 5 tahun ke depan, anak yang terdata sebagai potensistunting itu sudah bisa dihilangkan potensi stuntingnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengalokasikan 10 persen porsinya untuk ibu hamil, sebagai upaya memperkuat asupan gizi sejak dini.

“Di program MBG itu ada kewajiban 10 persen diberikan ke ibu hamil. Itu diarahkan untuk penuntasan stunting,” katanya.

Setiap kecamatan, nantinya akan menjadi titik fokus intervensi tahunan. Kecamatan yang dianggap paling efektif dalam menjalankan metode penanganan, akan dijadikan contoh bagi wilayah lain.

Lebih lanjut, untuk memperkuat percepatan, Pemkot Malang membuka jalur kolaborasi lintas sektor. Wawali Ali menyebut, bahwa berbagai kebutuhan yang tidak bisa dibiayai APBD dapat dibantu oleh Baznas Kota Malang, termasuk intervensi yang akan dilakukan dunia usaha dan akademisi.

“Dari Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, agar program kegiatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan agenda pemberantasan stunting. Dengan demikian, kampus, dunia usaha, organisasi sosial dan pemerintah bisa berjalan paralel dalam satu misi,” lanjutnya.

Wawali Ali menegaskan, bahwa crosscutting kebijakan ini penting untuk dilakukan. Agar mempercepat pengentasan stunting di Kota Malang. (rsy/sit)