Imunisasi Campak untuk Nakes, Dinkes Kota Malang Tunggu Aturan Kemenkes

Memontum Kota Malang – Menanggapi adanya Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tertular penyakit campak, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait rencana pemberian imunisasi campak bagi para Nakes. Hal itu, disampaikan Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif.

Pria yang akrab disapa Husnul, itu mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima regulasi resmi mengenai pelaksanaan vaksinasi tersebut. Namun, apabila kebijakan sudah diterbitkan, Pemkot Malang siap melaksanakan program tersebut.

“Kami masih menunggu aturan resminya dari Kemenkes. Kalau nanti sudah ada prosedurnya, tentu pelaksanaannya akan lebih mudah karena vaksinasi bisa langsung dilakukan di tempat kerja tenaga kesehatan,” ujar Husnul, Kamis (02/04/2026) tadi.

Namun, Husnul menilai vaksinasi tambahan bagi Nakes dapat menjadi langkah untuk mempersempit potensi transmisi penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi, Nakes memiliki risiko paparan yang cukup tinggi karena setiap hari berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kelompok usia.

Baca juga :

“Tenaga kesehatan ini berhubungan langsung dengan semua usia, termasuk kelompok sasaran imunisasi campak. Di situ ada celah penularan virus meskipun mereka sudah divaksin sebelumnya dan menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sembari menunggu kebijakan pusat, menurutnya Dinkes Kota Malang tetap memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah. APD tersebut tersedia di puskesmas, RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), hingga lingkungan kantor Dinkes.

“Untuk saat ini penggunaan APD standar tetap berjalan. Memang belum seperti saat pandemi Covid-19 dengan APD lengkap, tetapi perlengkapan tersebut tersedia dan siap digunakan jika diperlukan. Nakes juga terus diimbau menggunakan masker, sarung tangan, serta menjaga kebersihan tangan saat memberikan pelayanan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan vaksinasi massal seperti saat pandemi Covid-19, Husnul menyebut hal itu masih menunggu analisis lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya melihat perkembangan kasus campak di daerah. “Kami menunggu hasil analisa dari kementerian. Jika eskalasi kasus meningkat, tentu bisa saja ada kebijakan lanjutan termasuk vaksinasi yang lebih luas,” imbuh Husnul. (rsy/sit)