Kota Malang Alami Inflasi 0,17 Persen

Memontum Kota Malang — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang pada Februari 2018, menunjukkan bahwa di Kota Malang terjadi inflasi sebesar 0,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 132.22. Sehingga menjadikan Malang menempati rangking ke-6 dari 8 Kota berdasarkan IHK di Jawa Timur, dimana tercatat seluruh kota mengalami inflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Probolinggo sebesar 0,31 persen dengan IHK sebesar 127.76, diikuti Kediri sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 127.28, Madiun sebesar 0,25 persen dengan IHK sebesar 129.73, Jember sebesar 0.18 dengan IHK sebesar 127.82, Banyuwangi dan Malang sebesar 0.17 dengan dengan IHK masing masing sebesar 127.47 dan 132.22, Surabaya sebesar 0.14 persen dengan IHK sebesar 132.27, dan Sumenep sebesar 0.08 persen dengan IHK sebesar 128.11.

“Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran. Dari 7 kelompok pengeluaran, 4 kelompok mengalami
inflasi dan 3 kelompok mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,63 persen. Sementara kelompok yang mengalami deflasi terbesar adalah kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 1,30 persen,” jelas Kepala BPS Kota Malang M Sarjan.

Sejumlah 10 komoditas teratas yang mengalami kenaikan harga pada Februari 2018, antara lain sewa rumah, kontrak rumah, bawang putih, cabai merah, bensin, cat tembok, cabai rawit, emas perhiasan, angkutan antar kota, dan besi beton.

“Ini menunjukkan bahwa harga rumah mulai merangkak naik naik. Termasuk harga BBM yang baru saja naik, ternyata memberikan dampak ongkos ekspedisi dan transportasi umum ikut naik,” jelas Kasi Statistik dan Distribusi Badan Dwi Handayani

Sementara 10 komoditas yang mengalami penurunan harga pada Februari 2018 adalah
angkutan udara, daging ayam ras, telur ayam ras, tahu mentah, kentang, kelapa, semen, udang basah, wortel, dan jagung manis.

“Berdasarkan data BPS, semoga Pemkot Malang dapat melakukan kinerja dengan panduan data riil yang ada sebagai arah bagi SKPD terkait. Sehingga kenaikan elemen yang berdampak pada inflasi dapat ditekan atau dikendalikan melalui mekanisme pasar yang ada,” jelas Supriyadi, perwakilan Pemkot sekaligus mewakili Sekda Kota Malang Wasto. (rhd/yan)