GMNI Tuntut Kepala Disperindag Sumenep Mundur !

*Terkait Tak Tuntasnya Proyek Renovasi Pasar Lenteng Rp 3 Miliar

Memontum Sumenep– Sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjuk rasa ke Kantor DPRD dan Pemkab Sumenep. Itu terkait tidak tuntasnya proyek renovasi Pasar Lenteng dengan nilai kontrak Rp 3 Miliar lebih yang menjadi leading sektornya Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten SUmenep. Korlap Aksi Maskiyatun menyoroti pembangunan Pasar Kecamatan Lenteng yang terkesan sangat lamban sehingga sangat merugikan pedagang.

Mestinya pembangunan tersebut selesai tepat waktu, yakni tiga bulan dari sejak pasar itu dibangun. Indikasi kuat lambannya pengerjaan proyek itu karena hingga jelang tutup tahun anggaran, yang bisa dibangun baru kerangka struktur Pasar saja.

“Ini kenapa bisa tidak sinkron antara besarnya anggaran dengan capaian pembangunan yang ada. Kami minta pada tim auditor baik inspektorat maupun BPK RI untuk mengaudit pelaksanaan proyek renovasi Pasar Lenteng tersebut. Karena bangunan tersebut belum tuntas meski sudah di penghujung tahun 2018,” kata Maski dalam tuntutannya.

Selain itu, massa aksi dari GMNI ini juga menuntut Kepala Disperindag Kabupaten Sumenep Syaiful Bahri untuk mundur dari jabatannya. Dia menganggap Dinas terkait tidak cakap dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksaan pekerjaan tersebut. mestinya kerja-kerja dari pihak kontraktor juga kontrol dan dievaluasi.

Aktivis GMNI itu juga menyorot terkait kinerja para wakil rakyat di Gedung DPRD Sumenep. Pasalnya, sebagai salah satu instansi yang punya kewenangan melekat dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan program OPD.

“Ini pekerjaan tidak rampung, kenapa dewan tidak sidak atau turba melakukan pengawasan ke Pasar Lenteng?” Tanya Maski.
Akibatnya, lanjut dia, pendapatan pedagang Pasar Lenteng menurun (dirugikan) semenjak pasar itu direnovasi. Bahkan dewan dan pemkab terkesan tutup mata terhadap renovasi Pasar Lenteng.

“Kami yakin Pemkab Sumenep tidak melakukan engawasan dan evaluasi pada dinas-dinas di Kabupaten Sumenep,” duganya. Setelah berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumenep, mahasiswa bergeser menuju Kantor Bupati Sumenep. Didepan Pemkab massa pengunjukrasa kembali berorasi menggunakan pengeras suara meminta Bupati KH. Busyro Karim segera keluar menemui mereka.

Massa aksi bahkan sempat menerobos barisan polisi yang berjaga di depan pintu masuk kantor Pemkab sehingga sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Massa aksi kemudian memblokir jalan didepan Pemkab sehingga membuat lalulintas terganggu.

Melihat aksi mahasiswa yang mulai tidak tertib, polisi langsung membubarkan pengunjukrasa yang berusaha memblokir jalan. semua pengunjukrasa akhirnya diamankan ke Mapolres Sumenep karena aksi mereka ternyata tidak ada surat pemberitahuan sesuai prosedur ke pihak kepolisian.

“Mereka kita amankan untuk diberikan pemahaman bahwa pemberitahuan aksi itu minimal 3 hari sebelumnya. Mereka pemberitahuannya baru kemaren sore,” kata AKP Moh. Heri, Kasubag Humas Polres Sumenep. (edo/yan)