Serapan Blangko Rendah, Sampang Harus Sadar KIA

Memontum Sampang – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kartu identitas anak (KIA). DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sampang gelar Focus Grup Discussion (FGD) Sadar KIA, yang diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Sampang, Jumat (9/8/2019) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PKK Kabupaten Sampang Hj Mimin Slamet Junaidi, perwakilan dari Dispendukcapil Sampang, Disporabudpar Sampang, Dinas Pendidikan Sampang dan Kementrian Agama Sampang.

Caretaker DPD KNPI Sampang Laily Dwi menjelaskan alasan diselenggarakannya FGD tentang sadar KIA adalah tidak lain untuk melindungi hak-hak konstitusional daripada anak di Kabupaten Sampang, karena KIA telah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016.

“Jadi untuk melindungi hak-hak konstitusional anak di Sampang, kami berharap ada solusi dinas terkait kepada masyarakat tentang pentingnya KIA,” ucapnya.

Lebih lanjut, Laily mengungkapkan alasan diselenggarakannya KIA tersebut juga karena rendahnya serapan blangko yang tersedia di Dispendukcapil. Jadi dengan FGD tersebut pihaknya berharap ketersediaan blangko KIA dapat diserap secara maksimal.

“Dari 27.000 blangko KIA yang tersedia, hanya 375 yang terserap. Jadi ini sangat rendah, semoga dengan FGD sadar KIA, blangko tersebut dapat terserap secara maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Piak dan PD Dispendukcapil Sampang, Edi Subinto mengatakan hal yang senada bahwa pada tahun 2019 Dispendukcapil telah menerbitkan KIA, namun serapannya masih rendah.

“Berdasarkan kebijakan pusat yang mewajibkan semua kabupaten di seluruh Indonesia harus menerbitkan KIA, alhamdulillah sudah memulai walaupun serapannya masih rendahnya,” ujarnya.

Edi menjelaskan kenapa serapan dari KIA di Sampang itu rendah, pihaknya mengatakan bahwa masyarakat belum memahami dari sisi kemanfaatan. Oleh karena itu kami berharap sebagai pihak yang menerbitkan KIA perlu ada sinergitas antar OPD, terutama kaitannya dengan lembaga pendidikan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di bawah Dinas Pendidikan Sampang.

“Sebagai gambaran di kabupaten lain itu mensyaratkan anak yang mau masuk sekolah harus mempunyai KIA, jadi hal itu bisa dilakukan untuk dapat menyerap blangko KIA secara optimal,” harapnya. (zyn)