Fasilitas Rusak Akibat Normalisasi Sungai, Bukan Tanggungjawab Dinas PUPR?

Memontum Sampang – Proyek normalisasi dan penguatan tebing sungai yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas berdampak pada kerusakan fasilitas yang ada di bantaran sungai.

Adapun dampak dari pengerjaan proyek tersebut adalah rusaknya salah satu aset pondok pesantren Assirojiyyah Kajuk, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang yakni jembatan penghubung para santri untuk menyeberangi sungai.

Terkait hal tersebut, Kabid Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Zaiful Muqaddas mengatakan bahwa Kantor Agraria, Tata Ruang/Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sampang dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) telah turun ke lokasi untuk mengkomunikasikan dengan para Tokoh Ulama terkait kerusakan jembatan tersebut.

“BPN dan Bappelitbangda sudah terjun ke untuk mengkomunikasikan dengan tokoh setempat,” ujar Muqaddas saat ditemui di kantornya, Jumat (9/8/2019) pagi.

Lebih lanjut, Muqaddas menjelaskan terkait kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab dari BBWS, karena itu adalah kerusakan infrastruktur, kerusakan bangunan, atau fasilitas lainnya akibat proyek, maka yang bertanggung adalah pihak BBWS atau melalui kontraktor.

“Dari Dinas PUPR hanya ganti rugi tanah. Jika ada bangunan yang terdampak maka juga merupakan tanggungjawab Dinas PUPR,” ucapnya.

Mengenai besaran ganti rugi, Muqaddas belum mengetahuinya sebab ATR/BPN Sampang masih melakukan kajian atau pengukuran terhadap dampak dari kerusakan tersebut. Setelah itu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan menaksir harga, sehingga dari kerusakan tersebut dapat diketahui kerugian fisik dan kerugian non fisik.

“Belum diketahui berapa kerugiannya, karena KJPP masih menunggu peta bidang dari BPN,” imbuhnya. (zyn/oso)