ACT Kesandung Hukum, Pemkab Lumajang Putus Komitmen Pembangunan 100 Huntara untuk Korban APG Semeru

Memontum Lumajang – Masalah hukum yang tengah menjerat Aksi Cepat Tanggap atau ACT, sepertinya bakal berdampak pada korban APG Awan Panas Guguran) Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Itu karena, usai terjadinya bencana alam Gunung Semeru, ACT berkomitmen membangun sekitar 100 rumah hunian sementara (Huntara) bagi korban Gunung Semeru. Sehingga, dengan munculnya perkara hukum tersebut, bisa dipastikan tidak akan berjalan mulus.

Asisten Sekda Kabupaten Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko, mengatakan bahwa sebelumnya ACT memiliki komitmen untuk membangun Huntara bagi penyintas Erupsi (APG, red) Semeru di Kabupaten Lumajang sebanyak 100 Unit. Namun faktanya, hingga detik ini baru terealisasi sekitar 30 unit yang telah dikerjakan.

Baca juga :

• KPK Umumkan Penetapan Tersangka Bupati Pemalang bersama Komisaris PD Aneka Usaha, Pj Sekda, Kepala BPBD, Kadis Kominfo serta Kadis PU
• Gelar Pertemuan dengan Mahasiswa KKN dari UGM, Mas Dhito Ingin Kenalkan Perkampungan Onggoboyo Kediri
• Hasil Kandang Tak Maksimal, Punggawa Persik Siap Kerja Lebih Ekstra
• Paripurna KUA PPAS APBD 2022, Enam Fraksi DPRD Kota Malang Menerima dengan Catatan Keras
• Enam Pejabat Pemkab Malang Alami Pergeseran Posisi

“Dalam komitmennya, itu bangun 100 unit Huntara. Namun sampai saat ini, baru terealisasi 29 unit. Dengan rincian, 22 unit sudah selesai dan sembilan unit belum,” ujar Sekda Nugroho, kepada memontum.com, Kamis (07/07/2022) tadi.

Kabar mengenai kasus hukum yang menimpa ACT, pun membuat pemerintah Kabupaten Lumajang, akan bertindak cepat. Salah satunya, dengan memutuskan untuk mengalihkan pembangunannya kepada pihak lain.

“Kita akan putuskan, bahwa sisa Huntara sebanyak 71 unit, kita alihkan pembangunannya ke pihak (donatur, red) lain,” ujar Sekda Nugroho. (adi/sit)