Anggaran Pariwisata Situbondo Dinilai Masih Minim

Memontum Situbondo – Anggaran di bidang pariwisata yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran (KUA PPAS) 2019 sebesar Rp.10,9 miliar. Nilai ini dianggap masih kecil jika dibandingkan dengan prioritas pembangunan tahun 2019.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Zeiniye mengatakan, ada perbedaan angka yang cukup jauh jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur lain yang melekat di sejumlah OPD.

“Aggaran yang lain cukup fantastis,” katanya.

Zeiniye menerangkan, total belanja langsung di KUA PPAS 2019 sebesar Rp.1,2 triliun. Dari total anggaran itu, hanya 0,92 persen untuk pariwisata.

“Sedangkan anggaran infrastruktur di OPD lain, ada yang sampai 23 persen,” ujarnya.

Bagi Zeiniye, tidak masalah anggaran untuk infarstruktur di OPD lain lebih besar. Akan tetapi harus ada yang dialokasi untuk menunjang kepentingan pariwisata.

“Separuh saja atau 25 persen untuk penguatan destinasi wisata, kita tidak masalah,” ujarnya.

Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pemerintah, apakah ada anggaran di OPD lain yang digunakan untuk penguatan wisata.

“Belum ada gambaran secara detail tentang hal itu,” jelas Zeiniye.

Politisi PPP itu menambahkan, pada prinsipnya, semua OPD harus terlibat dalam pengembngan sektor pariwisata. Apalagi pemerintah sedang mencanangkan tahun kunjungan wisata 2019.

“Persoalan wisata bukan hanya kewajiban Dinas Pariwisata. Tapi menjadi tanggung jawab semua OPD,” jelasnya.

Karena itu, sebelum pembahasan KUA PPAS oleh komisi-komisi nanti, DPRD akan memanggil eksekutif. Tujuannya, untuk memastikan keterlibatan OPD lain dalam penguatan pariwisata.

“Masterplan pariwisata seperti apa, target jumlah kunjungan di tiap destinasi berapa. Nanti kami akan pastikan dulu,” terang Zeiniye.

Tema pembangunan di rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2019 adalah, pemantapan kawasan strategis dan pariwisata serta kemandirian pangan. Mengacu pada tema itu, berarti ada tiga poin prioritas penganggaran. Yaitu, kawasan strategis, pariwisata, dan kemandirian pangan.

“Jadi, anggaran harus berpihak terhadap tiga poin ini,” imbuhnya.

Draft KUA PPAS masuk ke DPRD pertengahan Juli lalu. Saat itu, di internal badan anggaran (banggar) melakukan pembahasan. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan di masing-masing komisi.

Sementara Bupati Situbondo, H.Dadang Wigiarto,SH mengatakan, program di semua OPD bersinergi dengan sektor pariwisata. Dia mencontohkan dengan perbaikan atau pembukaan akses jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Mereka sudah ada anggaran untuk perbaikan akses jalan menuju ke sejumlah destinasi wisata.

“Kalau PU memperbaiki jalan, itukan sudah biasa. PU diminta membantu memperbaiki atau membuka jalan ke tempat-tempat wisata,” katanya.

Begitu juga dengan OPD lain. Mereka akan terlibat secara langsung dalam membangun fasilitas penunjang wisata. “Semua OPD bersinergi untuk pengembangan sektor pariwisata,” bupati H.Dadang. (im/yan)