Anggota Banggar DPRD Kota Malang Soroti Anggaran Pembongkaran Pagar Balai Kota

Memontum Kota Malang – Pembongkaran pagar depan Balai Kota Malang menuai sorotan dari salah satu anggota tim badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi. Menurut Arif, pembongkaran tersebut tidak masuk dalam Detail Engineering Design (DED) yang tergabung dengan pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang. Karenanya, dirinya menolak adanya pembongkaran, karena menurutnya masih banyak prioritas lain yang dibutuhkan.

“Saya orang yang sampai saat ini menolak pembongkaran Alun-Alun Tugu Kota Malang dan pagar depan Balai Kota Malang. Itu, saya tidak tahu mau diapakan dan itu (pagar, red) tidak masuk dalam ranah pembongkaran Alun-Alun Tugu Kota Malang. Perencanaannya tidak ada, hanya Alun-Alun Tugu itu aja yang ada (perencanaan, red),” jelas Arif, saat di DPRD Kota Malang, Rabu (02/08/2023) tadi.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Pihaknya menegaskan, jika di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 serta 2023, tidak ada anggaran pembongkaran pagar Balai Kota Malang. “Di APBD tidak ada anggaran dan perencanaannya. Mungkin digabung masuk dalam revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang. Soal dapat darimana anggarannya, coba konfirmasi saja dengan Pemkot Malang,” katanya.

Ditambahkan Arif, jika Alun-Alun Tugu Kota Malang itu bukan hanya halaman Balai Kota Malang. Namun, juga halaman dari DPRD Kota Malang, sehingga dinilai menjadi satu kesatuan.

“Kalau memang sekalian masuk dalam DED, itu berarti satu paket. Alun-Alun Tugu Kota Malang, pagar Balai Kota Malang dan bahkan pagar DPRD juga harus dibongkar. Kalau mau landscape kota jadi satu kesatuan, Alun-Alun Tugu itu bukan halamannya Balai Kota saja, tapi juga halaman DPRD Kota Malang, satu kesatuan. Nanti itu pasti saya tanyakan ke Pemkot Malang,” imbuh Arif. (rsy/sit)