Anggota Komisi VII DPR RI Nilai Kenaikan Harga BBM Ibarat Buah Simalakama

Memontum Kota Malang – Anggota Komisi VII DPRI RI, Eddy Soeparno, mengaku bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini, diibaratkan seperti Buah Simalakama. Dimana, itu sulit untuk ditolak. Pihaknya menilai, bahwa dengan BBM yang bersubsidi bisa dinikmati oleh mereka yang tidak berhak.

Menurutnya, dari anggaran Rp 502 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, 80 persen dibakar dan digunakan oleh mereka yang mampu. Sehingga, menurutnya pemerintah harus melakukan dua hal.

“Pertama, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga, lalu kedua pembatasan. Tapi kalau pembatasan itu nggak mungkin. Karena melihat antrian yang panjang di SPBU, lalu ada tulisan habis malah menimbulkan dampak sosial,” jelas Eddy.

Pihaknya yang membidangi lingkup Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup, berharap dengan adanya penyesuaian harga ini ada suatu upaya yang dikompensasikan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan sosial (Bansos). “Melalui bansos ini pemerintah ada baiknya untuk mengevaluasi dan menambah. Tentu dengan bansos ini juga harus diberikan dengan tepat sasaran,” lanjutnya.

Baca juga :

• Polemik Perizinan Aston, DPRD Kota Malang Sebut Keputusan Final Dijadwalkan Pekan Depan
• Bupati Banyuwangi Pantau Progres Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat
• Temukan Batu Batolit yang Diduga Watu Dakon, Disparbud Kabupaten Malang Sebut Perlu Kajian
• Pelantikan 8 JPTP Kota Malang Tunggu Keputusan Wali Kota, BKPSDM Sebut Nama Sudah Masuk Boks Talenta
• Perkuat Lumbung Pangan Jatim, Sektor Pertanian Kabupaten Jember Semakin Produktif

Pihaknya menegaskan, bahwa saat ini dalam pemberian BBM subsidi harus diawasi dengan ketat. Supaya tidak terjadi kebocoran dalam pemberiannya. Sehingga, perlu ada pembenahan dalam payung hukum Pilpres 191 th 2014.

“Ini harus segera dibenahi supaya diketahui siapa saja penerima BBM subsidi dan siapa yang tidak. Kemudian juga siapa yang akan mengawasi dan apa tindakan hukum bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan gejolaknya masyarakat di daerah yang melakukan demo, menurutnya wajar saja. Karena itu hak konstitusi, dan sah-sah saja jika dilakukan. Menurutnya, yang saat ini perlu untuk ditindak yakni mereka yang mengonsumsi BBM bersubdi padahal mereka orang mampu.

“Ini perlu ada kritikan tajam pada masyarakat yang mampu tetapi mengisi BBM bersubsidi. Apalagi jika mereka pengusaha pertambangan, dan perkebunan. Itu yang harus dikritisi sangat tajam,” imbuhnya. (rsy/sit)