BPR Tugu Artha Sejahtera Terima Suntikan Modal Rp 35 Miliar, DPRD Kota Malang Tekankan Fokus UMKM

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera, Rabu (29/10/2025) tadi.

Ketua Pansus, Eko Herdiyanto, menyampaikan bahwa Ranperda tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya. Dalam laporan akhir Pansus itu, juga disampaikan sejumlah rekomendasi penting, yang diantaranya agar PT BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda) lebih profesional dalam menjalankan usaha perkreditan.

Sehingga, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Pansus mendorong BPR Tugu Artha Sejahtera untuk lebih memprioritaskan pelaku UMKM yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan. Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga diharapkan melibatkan BPR dalam berbagai program daerah, seperti fasilitasi pembayaran honorarium RT/RW, PPPK, Ta’mir, hingga Mudin,” jelas Eko.

Tidak hanya itu, menurutnya Pansus juga menekankan pentingnya mitigasi risiko operasional dan keuangan, termasuk penanganan kredit bermasalah (non-performing loan), agar kepercayaan publik terhadap BPR semakin meningkat. Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa total modal penyertaan Pemerintah Kota Malang di BPR Tugu Artha Sejahtera mencapai Rp 50 miliar, dengan penambahan Rp 35 miliar yang akan digelontorkan secara bertahap selama lima tahun (2027–2031).

“Tambahan penyertaan modal ini rata-rata sekitar Rp 7 miliar per tahun. Tapi tidak harus setiap tahun nilainya sama, bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kondisi BPR. Yang penting totalnya Rp 35 miliar tuntas dalam lima tahun,” ucapnya.

Baca juga :

Eko menambahkan, kinerja BPR Tugu Artha Sejahtera selama ini masih perlu diperkuat karena kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kecil dibanding BUMD lainnya. Melalui tambahan modal, diharapkan laba dan dividen perusahaan bisa meningkat hingga ratusan juta rupiah per tahun, sekaligus memperluas penyaluran kredit bagi UMKM.

“Masih banyak UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Dengan tambahan modal ini, BPR bisa memperluas nasabah dan menekan kredit bermasalah yang saat ini sekitar 20 persen,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang telah menyetujui penyertaan modal tersebut. “Kami berterima kasih atas perhatian DPRD. Tambahan modal ini menunjukkan bentuk kepercayaan agar kinerja BPR Tugu Artha bisa semakin baik. Tapi yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM,” ujarnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemberian modal tersebut juga menjadi langkah strategis Pemkot dalam mencari sumber tambahan PAD, terutama di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. “Dividen itu penting, tapi kinerja harus jadi prioritas. Kami juga akan menyiapkan panitia seleksi baru agar kepemimpinan BPR ke depan semakin kuat dan profesional,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)