BUMDes Harus Dikelola untuk Menumbuhkan Perekonomian Desa

Selain itu, Bambang mendesak agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi RI mencairkan dana desa sesuai yang dikucurkan APBN ke masing-masing desa. Hal ini karena Bambang mendapatkan sejumlah laporan dana desa di Sidoarjo terkucur Rp 700 juta. Padahal di wilayah lainnya sudah mencapai Rp 1,5 miliar. Apalagi saat ini dana desa dari pusat naik dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.

“Di Sidoarjo harus dapat dana desa yang sama. Jangan anggap desa di Sidoarjo desa modern n mandiri karena masih banyak desa pelosok. Kami minta tahun depan desa di Sidoarjo mendapatkan pencairan antara Rp 1,4 sampai Rp 1,5 miliar per desa. Karena itu untuk menambah percepatan pembangunan di desa,” tegasnya.

Sementara Kades Candinegoro, Abdul Mujib berjanji bakal mengawasi dan mengontrol realisasi BUMDes di desanya itu. Pihaknya berharap desanya makin maju melalui BUMDes.

Begitu juga Kades Wonokalang, Sujarwoto. Pihaknya berharap pencairan BUMDes antara Nopember – Desember 2018 itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menumbuhkan dan membangkitkan perekonomian di desanya.

“Karena di desa kami juga masih butuh berbagai pembangunan,” pungkasnya. (Wan/Par/yan)

Laman: 1 2