Bupati Bondowoso Ingatkan Pimpinan OPD untuk Saling Koordinasi dan Bukan Saling Jegal

Memontum Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, untuk kali pertama selama 2022, menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Pendopo, Rabu (06/04/2022) tadi. Dalam Rakor program Pemkab Bondowoso dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bondowoso itu, Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, menekankan kepada seluruh OPD agar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan terus dipacu. Sehingga, akan menghasilkan suatu karya atau inovasi yang maksimal.

“Agar seluruh program berhasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, maka antar OPD harus bersinergi dan koordinasi. Jangan saling menghambat dan saling menjegal,” tegas Kyai Salwa.

Dirinya mencontohkan, misalkan dalam menanggulangi kemiskinan. Jangan hanya ditumpukan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, sebagai leading sektor. Tetapi, OPD lain seperti Diskoperindag dan OPD terkait, harus melibatkan diri.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Ditambahkannya, dalam menekan angka pengangguran di Bondowoso, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Sastu Pintu dan Naker, tidak bisa bekerja sendiri. Harus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan OPD lainnya.

Pada triwulan pertama atau Januari hingga Maret, tambahnya, kinerja OPD dinilai lamban. Oleh karena itu, pada triwulan ke dua, harus digenjot. Sekretaris Daerah sebagai koordinator OPD, harus memaksimalkan koordinasi antar OPD.

“Pada kwartal pertama ini, OPD hanya menjalankan APBD pada belanja rutin. Maka, pada kwartal kedua, pengadaan barang dan jasa harus digerakkan lebih masif,” ujarnya.

Sehingga, kata mantan Wakil Bupati dua priode ini, pembangunan fisik bisa dijalankan lebih banyak dan masyarakat dapat menerima manfaatnya. Penggunaan produk dalam negeri, juga harus lebih diutamakan.

Ditambahkannya, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, kita wajib menyukseskan program nasional ‘Bangga Buatan Indonesia’. (zen/sit)